Sedikitnya 600 Fintech di Indonesia Sekira 157 yang Teridentifikasi OJK dan BI

83

BISNIS BANDUNG — Pengamat Ekonomi dari Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Padjadjaran  Ari Tjahjawandita, SE, M.Si mengatakan, layanan  jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi di Indonesia masih memiliki kelemahan atau kekurangan . Kelemahan sistem fintech (layanan jasa keuangan) di Indonesia adalah ketertinggalan regulasi dibandingkan inovasi yang ditawarkan fintech.

Ari menyebut , sejumlah perusahaan fintech yang menawarkan layanan solutif, model layanannya belum teruji keamanannya, di samping belum ada aturannya. Sesuai peraturan regulatory sandbox BI, layanan tersebut harus diujicobakan dahulu sebelum diluncurkan ke pasar. Pada tahun 2017 terdapat 600 fintech yang diidentifikasi beroperasi di Indonesia, namun baru 157 yang teridentifikasi keberadaannya oleh OJK. Sampai bulan Juni 2018, hanya ada 64 perusahaan fintech yang  terdaftar di OJK serta 54 lainnya terdaftar di BI. Layanan fintech simpan-pinjam dengan model peer-to-peer (P2P lending) dan crowd funding pada awal tahun 2017 tumbuh 15% dan menjadi 32% pada akhir tahun 2017.  Nilai transaksi P2P sampai akhir tahun 2017 mencapai Rp 2,2 triliun. Jumlah rekening pemberi pinjaman tumbuh 58,21% hingga mencapai 207,5 ribu rekening.Sedangkan jumlah rekening peminjam tumbuh 258,05% , hingga mencapai 4,36 juta rekening. Nilai dana yang dipinjamkan menunjukan hal yang relatif fenomenal, tumbuh 202,14% , mencapai nilai Rp 22,67 triliun. Pada bulan Januari 2018 porsinya mencapai 0,06% dari total pinjaman di bank umum dan P2P, namun di bulan Desember 2018 meningkat menjadi 0,42% . “Hal ini menunjukkan dana P2P mengalami pertumbuhan yang eksponensial,” ujar Ari.

            Walau secara kualitas pinjaman yang macet pada Desember 2018 berada di angka 1,45%, masih di bawah ketentuan NPL perbankan yang maksimum sebesar 5%. Namun menurut Ari , dana yang telah disalurkan hingga tahun 2018, nilai kredit macet pinjaman P2P  mencapai Rp 3,8 miliar, naik sekira 54% secara nominal.

Mengenai kepemilikan perusahaan fintech oleh orang asing, akademisi Unpad ini mengatakan, pihak asing bisa memilikinya dengan kepemilikan maksimal 85% (15% kepemilikan oleh domestik) sesuai Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sampai semester I 2018, dari 227 perusahaan fintech yang diidentifikasi beroperasi secara ilegal di Indonesia oleh OJK, mayoritas berasal dari China. Dari 36 perusahaan fintech yang terdaftar, 15 di antaranya milik oleh asing. ”Untuk layanan simpan pinjam, penabung mendapat kepastian tambahan pendapatan dari bunga yang lebih baik ketimbang produk simpanan perbankan syariah,” tutur Ari , baru-baru menjelaskan mengenai kepastian pendapatan bagi penabung  .

Terkait masalah pemanfaatan fintech ini, lanjut Ari , ada yang harus dibenahi oleh pelaku jasa maupun pemerintah dalam jangka pendek , seperti penegakan hukum bagi penyelenggara layanan fintech ilegal dan nasabah layanan fintech yang melakukan moral hazard karena tidak mengembalikan dana yang sudah . Kemudian mengedukasi masyarakat mengenai manfaat layanan keuangan formal dan bahayanya, khususnya yang ilegal. Dalam hal ini  pemerintah harus menyosialisasikan daftar produk fintech yang legal . Pemerintah sebagaimana  peraturan pada industri perbankan , pihak perusahaan fintech wajib melaporkan neraca dan indikator kinerjanya secara rutin, selain pimpinan dan manajernya wajib bersertifikasi.

            Ari menyebut , ada 10 negara yang sudah ideal dalam pemanfaatan jasa fintech, yakni Selandia Baru, Swedia, Denmark, Inggris, Singapura, Kanada, Belanda, Irlandia, Swis, Hong Kong. Hal itu di antaranya karena dukungan regulasi yang jelas dan transparan, penyelesaian akad yang cepat, kemampuan audit yang baik,  strukutur institusi regulasi yang horisontal namun efisien,   modifikasi produk fintech sesuai dengan kebutuhan nasabah.(E-018)***