Didit : Rugi Rp 18 Triliun Harga Batubara Untuk PLN Dibawah HBA

133

BISNIS BANDUNG – Pengkampanye Iklim dan Energi dari Greenpeace, Didit Haryo Wicaksono mengungkapkan,  ketergantungan penggunaan tenaga listrik berbahan batubara sangat berbahaya,  secara ekonomi berpotensi menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit, belum termasuk faktor ekternal di valuasi ,  seperti dampak kesehatan, lingkungan dan sosial. Produksi batubara Indonesia pada tahun 2017 mencapai 461 Juta ton, tahun 2018 meningkat menjadi 528 ton sejalan dengan kebutuhan domestik yang meningkat dari 97 Juta ton pada tahun 2017 menjadi 115 Juta ton pada tahun 2018  karena  mulai beroperasinya PLTU.Peningkatan konsumsi batu bara dalam negeri menurut Didit ,  tak lepas dari kebijakan alokasi penjualan batubara untuk kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO) sebesar 25 % dari produksi perusahaan batu bara yang diberlakukan mulai Maret 2018 .

    DMO diberlakukan agar PLN bisa mendapatkan batubara untuk pembangkit listrik dengan harga khusus 70 USD/ton, dibawah harga batubara acuan(HBA), karena jika harga yang dibayar oleh PLN sama seperti HBA , PLN akan mengalami kerugian  besar mengingat harga batubara HBA rata-rata seharga 90 USD/ton. Dikemukakan Didit, walau PLN sudah diberi harga khusus , pada kuartal ke-III 2018 PLN mencatat kerugian hingga Rp 18 triliun. Kebijakan DMO tidak hanya untuk menyelamatkan keuangan PLN dan memastikan agar perusahaan tambang tidak mengekspor semua produksi batubaran, tapi menyisihkan 25 % hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan domestik meski dibandrol dengan harga murah.

    Didit Haryo Wicaksono menyebut, sebagian besar PLTU yang dibangun berukuran rakasasa berada di Jawa dan Bali (ukuran diatas 300 MW/pembangkit) . PLTU yang kini tengah dibangun antara lain PLTU Batang (2x1000MW) dan PLTU  Banten (2x1000MW), dampak dibangunannya sejumlah PLTU , PLN akan kebanjiran daya listrik, bahkan reseve margin (cadangan) listrik untuk Jawa-Bali saat ini mencapai 30% berpotensi akan membengkak menjadi 71%, tentunya hal ini  akan membah beban keuangan PLN . ”Bahkan saat ini PLN sudah mengalami kondisi over supply karena listrik yang kini dihasilkan tidak mampu diserap oleh konsumen karena  pertumbuhan konsumsi listrik dalam lima tahun terakhir tidak pernah menyentuh angka diatas 5%,” ungkap Didit , Senin (22/4/19) di Bandung.

    Penambangan batubara yang sebagian besar berasal dari Sumatra selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur , diungkapkan Didit  , banyak menimbulkan  dampak lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah, sosial (di Kaltim saja tercatat lebih dari 30 anak tengelam di bekas lubang penambangan ),  bahkan kerugian negara ( berdasar catatan KPK dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada, 24% tidak memiliki NPWP, artinya mereka ”ngemplang” tidak membayar pajak ke negara.

Greenpeace berkampanye agar Indonesia berhenti menggunakan batubara dan beralih ke energi terbarukan sejak tahun 2008 . Greenpeace menilai tidak ada batubara yang ideal  digunakan untuk PLTU , beberapa negara sudah memulai mengalihkan penggunaan batubara ke energi lain , seperti tenaga surya dan angin untuk tenaga listrik . Amerika Serikat bahkan telah menutup 200 PLTU  dan menggantikannya dengan 46 Gigawat energi angin.

    “Pesan yang didengungkan Greenpeace seragam di seluruh dunia,  bukan tanpa sebab,tapi berdasar bukti-bukti bahwa batubara berdampak sangat signifikan bagi kehidupan umat manusia,” ujar Didit.

Mengenai energi alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia menurut Didit , sebagai sebuah negara yang membentang di khatulistiwa memiliki potensi energi terbarukan cukup melimpah, mulai dari tenaga matahari yang bersinar sepanjang tahun dengan tingkat paparan energi yang bisa dimanfaatkan antara 4-5 jam setiap hari, termasuk energi angin, panas bumi yang memiliki potensi energi terbesar di dunia, mengingat Indonesia berada di gugusan gunung berapi yang cukup aktif, energi lainnya adalah  tenaga air mengingat gugusan pulau-pulai di Indonesia banyak memiliki sungai  untuk pengembangan micro, nano, hingga pico hydro.

    Ditegaskan Didit ,  saat ini yang harus segera dilakukan pemerintah agar  bisa segera beralih ke energi bersih dan terbarukan adalah keseriusan  dalam mengembangkan energi terbarukan. Ketergantungan pada sumber energi  dari batubara , sesungguhnya dari nilai harga tidaklah semurah seperti yang digandang-gadang pemerintah saat ini. Jika faktor ekternalitas dari penggunaan batubara di hitung, seperti dampak penanggulangan pencemaran air dan tanah di lokasi tambang serta dampak pencemaran udara dan laut di lokasi pembangkit, belum ltermasuk biaya yang dikeluarkan untuk biaya kesehatan akibat polusi udara, maka harga dari dari setiap watt listrik yang dihasilkan  PLTU sangatlah mahal, belum  kerugian negara yang ditimbulkan dari kontrak pembelian listrik PLN tidak kalah besar. Cadangan batubara Indonesia yang diprediksi akan bertahan hingga 20-25 tahun . Bila  sumber energi listrik masih tergantung pada batubara, pada saatnya nanti kita akan berbalik terhadap negara-negara yang memiliki cadangan batu bara jauh lebih besar, dan  kebijakan DMO serta harga dibawah HBA tidak bisa diterapkan, hingga harga jual energi listrik akan meningkat tajam. Karena itu membangun visi, misi serta keberanian untuk beralih ke energi terbarukan adalah sebuah keharusan bagi pemimpin negeri ini.

    Ditambahkan Didit, sebenarnya pemerintah cukup mampu untuk menerbitkan regulasi yang berorientasi pada energi bersih dan terbarukan, modal utama adalah potensi energi terbarukan di Indonesia yang sangat besar, begitu pula dengan teknologi energi terbarukan yang saat ini  sudah mudah diakses. ”Mengenai tenaga ahli , Indonesia  banyak memiliki ahli serta praktisi energi terbarukan yang sudah diakui oleh dunia, hanya kemauan pemerintah  yang masih sangat lemah, karena dalam cengkraman dan tekanan serta pengaruh mereka yang berada di lingkaran kekuasaan yang mendapatkan keuntungan sangat besar dari industri batubara,”ungkap Didit. (E-018)***