Pelaku UMKM Sebagai Pahlawan Ekonomi Memilih Bank Keliling Daripada KUR

76

BISNIS BANDUNG — Konsultan Pendamping Wirausaha Provinsi Jawa Barat, Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M mengatakan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Desember 2017 mencapai Rp 95,56 triliun atau 89,6 % dari target Rp 106 triliun. Jumlah serapan sebesar itu dinilai rendah dibanding serapan KUR pada tahun 2016 yang lebih dari 90 %. Tahun 2018 KUR untuk UMKM dianggarkan Rp 123 triliun dan per-30 September 2018 diketahui sudah terserap sekitar Rp 100 triliun dengan jumlah penerima 3,7 juta nasabah. Pada 2019 ,  alokasi KUR bertambah menjadi  Rp 140 triliun.

            Dikemukakan Arief , Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan meningkatkan bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendorong perekonomian nasional secara signifikan. Disadari, peran UMKM memiliki posisi penting saat ekonomi global tidak stabil. UMKM mampu menjadi motor  penggerak sektor riil . UMKM dianalogikan sebagai pahlawan ekonomi nasional, yang mampu “survive” pada saat rupiah mendapat tekanan terhadap dollar.        Namun dibalik itu menurut  Arief , masih terdapat kelemahan pada program KUR , yakni  masih banyak pelaku usaha yang belum tahu. Kendala lainnya, adalah bank konvensional yang identik dengan penerapan bunga untuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman nasabahnya. Sama halnya dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR), nasabah selain mengembalikan uang pokok pinjamannya  juga harus membayar bunga dari pokok pinjaman . Hingga masyarakat kecil yang tidak mampu mencicil uang pokok pinjaman dan bunganya , memilih jalan pintas dengan meminjam modal usaha kepada bank keliling (rentenir). Padahal bunga pinjaman kepada rentenir lebih tinggi dari bunga pinjaman bank .

            Dijelaskan Arief , pemerintah dalam mensukseskan program KUR ini memiliki optimisme kuat atas keberhasilannya pada tahun- tahun sebelumnya. Kberhasilan  KUR pada tahun 2007 – 2014 diklaim sebagai program pembiayaan bagi UMKM paling berhasil . Dengan kucuran dana sebesar Rp 16,7 triliun dengan rincian Rp 11,7 triliun untuk PMN , Rp 5,02 triliun untuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP),  berhasil memancing dana bank sebesar Rp 178,85 triliun untuk disalurkan kepada UMKM dengan NPL rata-rata sebesar 3,3%. Indikator keberhasilan lainnya  program KUR mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 20.344.639 orang. Wilayah dengan permintaan KUR tertinggi , antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi terbatas di daerah-daerah tertentu.      Penyempurnaan penyaluran KUR menurut Didit , perlu dilakukan perbaikan mengingat masih terdapat beberapa kelemahan . Hasil temuan BPK bahwa penyaluran KUR dan pemberian subsidi KUR kepada UMKMK dinilai belum tepat sasaran , diperkuat dengan temuan dari LIPI yang menyatakan bahwa program KUR cenderung memberi manfaat besar kepada perbankan dan perusahaan penjamin tetapi mengecilkan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan.

Salah asumsi

            Dana KUR ratusan triliun rupiah , bukan dana Pemerintah. Saat ini , ujar Didit , masih terdapat salah pemahaman  masyarakat yang menganggap dana KUR adalah dana pemerintah, bahkan ada yang memahaminya sebagai dana hibah. Tentu saja hal ini akan emicu terjadinya “moral hazard” di dalam masyarakat. Juga pemakaian atau pemanfaatan dana KUR ketika sudah cair bukan untuk kebutuhan produksi melainkan untuk kebutuhan konsumtif ,  membeli barang barang mewah kebutuhan pribadi.

            Arief mengaku akan merekomendasikan pemikiran akademis kepada pemerintah terkait pencegahan, penyalahgunaan pemanfaatan KUR di Indonesia , khususnya di Jawa Barat. Pertama memastikan Program KUR harus mengena pula pada debitur baru. Selanjutnya penguatan penyerapan sasaran penerima KUR di perluas. Sosialisaskan kepada ke pedagang kaki lima hingga tenaga kerja Indonesia yang kembali ke tanah air, bagaimana untuk mendapatkan KUR. Karena potensi UMKM di Indonesia  cukup besar , kurang lebih sekira 59,26 juta  dengan kontribusi hingga Rp 850 triliun/tahun pada produk domestik bruto (PDB). Diprediksi pada 2018-2020 jumlah UMKM bisa mencapai menembus 65 juta . Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap perekonomian mencapai 61,41%, sementara dari sisi penyerapan tenaga kerja mencapai  97% dari total tenaga kerja nasional.

(E-018)***