KPU JABAR Akan Kaji Rencana Pemungutan Suara Ulang Di Sejumlah TPS

34

Menyatakan, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Atau PSU,Harus Sesuai Dengan Peraturan Yang Diatur Dalam Undang-Undang.Pihaknya Akan Mengkaji Dan Berkoordinasi Terlebih Dahulu Dengan Bawaslu,Untuk Menentukan Apakah Akan Digelar PSU Atau Tidak.Komisi Pemilihan Umum Atau KPU Jawa Barat, Menyikapi Rekomendasi Bawaslu Jabar,Terkait Permintaan Untuk Digelar Kembali Pemungutan Suara Ulang Atau PSU.  Ketua KPU Jabar Rifki Ali Mubarok Menyatakan, Akan Mengkaji Terlebih Dahulu Rekomendasi PSU Yang Disampaikan Oleh Bawaslu. Pihaknya Mengaku Sampai Saat Ini Belum Menerima Surat Resmi,Terkait Rekomendasi Tersebut,Dan Baru Mendapatkan Informasi Dari Media. Jika Sudah Ada Surat, KPU Jabar Harus Berkoordinasi Dengan Bawaslu Dan Kpu Pusat,Untuk Langkah Selanjutnya.

PSU Harus Memenuhi Beberapa Unsur,Sesuai Peraturan Undang-Undang Pemilu,Diantaranya Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT Namun Bisa Mencoblos, Pemilih Tidak Memiliki Formulir A5 Namun Tetap Mencoblos,Hingga Memilih Di TPS Yang Bukan Wilayah Domilisi, Tanpa Dibekali Surat Resmi Dari KPU. KPU Jawa Barat Sendiri, Masih Menunggu Surat Resmi Dari Bawaslu,Untuk Kemudian Disampaikan Pada KPU Pusat. Pihak KPU Jabar Juga Masih Berkomunikasi, Dengan KPU Kabupaten Kota Terkait, Untuk Mengklarifikasi Dugaan Pelanggaran Tersebut.

Temuan Dari Badan Pengawas Pemilu Jabar Menyebut, Ada Lima Daerah Yang Harus Digelar Psu,Yakni Kota Bandung,Kota Cimahi,Kabupaten Cirebon,Kota Depok Dan Kabupaten Indramayu. Kelima Daerah Tersebut, Ditemukan Sejumlah Pelanggaran Selama Masa Pencoblosan.

Yuwana Kurniawan, Bandung Tv.