Yudi: Sifat Tamak Mendorong Tindak Korupsi

28

BISNIS BANDUNG- Kabid Data dan Publikasi Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, M.Yudi Ahadiat, SH mengungkapkan, pungututan liar di wilayah Jawa Barat merajalela. Berdasarkan  data pengaduan yang masuk ke Satgas Saber Pungli Jawa Barat dari Kabupaten/Kota berjumlah 27 kab/kota dari tahun 2017 – 2019 mencapai 10.658 kasus perbuatan pungli yang dilakukan pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai peraturan.”Dengan banyak terjadinya pungli menjadi indikasi pada masyarakat yang berkeinginan untuk memberantasnya,” ujar Yudi.

Dikatakan, besarnya pengaduan tersebut , karena masyarakat  berani dan peduli. Faktor yang mendorong munculnya pungli adalah sifat tamak, moral agama yang kurang kuat, tidak tahan dengan penghasilan yang kurang mencukupi, gaya hidup yang konsumtif,  kurang adanya sikap keteladanan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, di samping sistem pengendalian managemen yang tidak  optimal.

Yudi Ahadiat menyebut, untuk menekan terjadinya pungutan liar adalah sosialisasi terhadap pemangku kebijakan pelayanan publik (ASN), sosialisasi ke lingkungan sekolah dengan program Saber masuk sekolah melalui pendidikan kepada siswa agar memahami perbuatan yang dilarang oleh ketentuan, selain memberi pemahaman kepada pendidik dan Komite Sekolah. Kemudian sosialisasi  Saber Pungli masuk desa , ditujukan kepada oknum yang melakukan pungli atau pemerasan kepada Kepala Desa. Upaya lain untuk memberantas pungli adalah penempatan personal Saber Pungli untuk mengawasi dan memantau kegiatan di pelayanan publik, antara lain di kantor imigrasi/ATN-BPN/Samsat dan tempat pembuatan SIM . Sosialisasi untuk memberantas pungli juga bisa dilakukan melalui medsos, televisi atau radio.  Cara lain dalam memberantas pungli , dilakukan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku pungli. ”Melalui Operasi Tangkap Tangan diharapkan agar pelaku akan jera,” tutur Yudi .

Pencegahan dan penindakan pungli di Jawa Barat , lanjut Yudi ,  diharapkan pungutan liar disektor pelayanan publik, mekanisme yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama  tidak terjadi lagi. Anggota Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian , Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, KODAM III Siliwangi (POM TNI dan Garnisun), Kemenhumkam, Kanwil Jawa Barat, BIN (Badan Intelegen Indonesia) dan Tenaga Ahli.

Modus pungli yang terjadi di Jawa Barat , terjadi antara lain dilingkungan pendidikan, modusnya komite sekolah meminta sumbangan kepada orang tua murid tanpa dilakukan musyawarah. Penggunaan hasil pungutan tidak transpran dengan laporan keuangan yang tidak memadai. Kemudian pada bidang pelayanan publik , seperti dalam pembuatan akte tanah (sertifikat) , perizinan, SIM dan STNK, oknum pegawai meminta biaya tambahan untuk mempercepat proses.  ”Hal serupa ini menjadi bagian dari tugas Satgas Saber Pungl,” pungkas Yudi menambahkan. (E-018)***