Buruh Tuntut Gubernur Selesaikan UMSK 2019 Perda Jadi Acuan Penetapan Upah

71

BISNIS BANDUNG— Komponen buruh se Jawa Barat meminta Gubernur segera menuntaskan UMSK ( Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota) 2019 yang belum selesai , selain  membuat Perda penetapan UMSK  sebagai acuan proses penetapan upah layak bagi buruh di wilayah Jawa Barat.Menurut Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta , selama ini penetapan upah tersebut cenderung tidak berpihak pada buruh, karena diatur oleh Permenaker nomor 7 tahun 2013 yang kemudian diganti dengan Permenaker nomor 15 tahun 2018. Peraturan Menteri ini mengatur proses penetapan UMSK harus berdasarkan kajian Dewan Pengupahan dan  dirundingkan antara Asosiasi Pengusaha Sektor masing-masing dengan Serikat Pekerja. Sementara , sejauh ini di Jawa Barat belum ada Asosiasi Pengusaha Sektor  (bidang produk).

Dikemukakan  Muhamad Sidarta, asosiasi  sektor yang belum terbentuk inilah yang menjadi polemik dan masalah berkepanjangan sampai sejauh ini. ” Kalau asosiasi pengusaha sektor tidak ada, lantas  serikat pekerja  berunding dengan siapa,” ucap Sidarta, Senin (29/4/19) di Bandung.

Hal inilah menurut Sidarta  yang sesungguhnya tidak dipahami atau disengaja oleh pemerintah pusat  pembuat peraturan menteri dan pemerintah daerah Jawa Barat yang menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 54 tahun 2018, tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di  Provinsi Jawa Barat. Peraturan gubernur inipun nampak jelas hanya mengekor atau “copy paste” peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat tanpa melihat dan mempertimbangkan fakta dan realita yang ada di Jawa Barat  yang belum ada organisasi asosiasi pengusuha sektor .  Peraturan Menteri tentang Upah Minimum tersebut juga bertentangan dengan makna UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003, seharusnya penetapan upah minimum yang merupakan jaring pengaman harus menjadi tanggungjawab negara, bukan dirundingkan antara pekerja dan pemberi kerja, tapi   harus dilakukan survey pasar oleh dewan pengupahan sesuai kebutuhan hidup layak bagi seorang pekerja lajang dengan masa kerja nol tahun.

Solusinya, lanjut Sidarta , buruh sangat berharap kepada Gubernur dan Kadisnakertrans Jawa Barat untuk segera menutaskan UMSK 2019, terutama di Kabupaten Karawang dan Bogor yang sejauh ini belum selesai, termasuk merevisi Pergub 54 tahun 2018 agar proses penetapan UMSK bisa dirundingkan antara serikat pekerja dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia sejauh Asosiasi Pengusaha Sektor belum terbentuk .

Pada kesempatan yang sama Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto menyatakan, pada May Day tahun 2019 , untuk lokal Jawa Barat ,SPSI tidak hanya menyuarakan isu upah belaka,  tapi juga membawa hal penting lainnya, di antaranya  agar Gubernur Jawa Barat  segera terbitkan Perda  tentang  penetapan  UMSK  tahun 2020,   revisi Pergub 54/2018 dan menerbitkan Perda tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Jawa Barat.

Sedangkan isu nasional yang diusung  FSP TSK SPSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KAHUT SPSI Jawa Barat, menurut  Jinto mempertegas tuntutan pencabutan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Pencabutan  PP/78 tahun 2015 tentang pengupahan. Pencabutan Permenaker 15/2018 Tentang Upah Minimum. Pencabutan Pemenkes  51/2018, tentang Urun Biaya BPJS Kesehatan.  Selain menolak revisi Undang-undang 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , turunkan  tarif listrik , harga BBM, harga gas , harga sembako dan pajak. (E-018)***