Haruskah Ibu Kota Dipindahkan?

49

DALAM  situasi politik yang belum jelas benar, Kabinet  Jokowi, melangsungkan pertemuan khusus dan terbatas. Rapat yang dipimpin langsung Presiden dan Wakil Presiden itu membahas masalah yang amat jauh di luar konstelasi politik dewasa ini. Bukan masalah kalah menang dalam Pilpres 17 April, Rencana susunan kabinet baru, atau euforia kemenangan, rekonsiliasi antar kubu, dan sebagainya. Rapat terbatas itu justru membahas tindak lanjut rencana pemindahan Ibu Kota RI.   Wacana pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke suatu tempat yang belum ditentukan itu, pernah muncul dan dibicatrakan Kabinet Jokowi beberapa waktu lalu. Sekarang tiba-tiba muncul lagi. Mungkin karena Kabinet Jokowi menyaksikan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI semakin tidak layak guna lagi. Kepadatan manusia dan lalu lintas yang  semakin kusut masai, banjir yang selalu terjadi bahkan sudah identik dengan Jakarta, sudah tidak tertangani lagi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat, antara lain pembangunan infrastruktur berupa jaringan jalan layang, rel kereta api, baik RLT maupun MRT, malah Jakarta makin menarik bagi pengunjung, pengusaha, dan investor. Jakarta semakin padat, penuh gedung menjulang tinggi sampai ke laut.

    Keadaan seperti itu merupakan tantangan sangat berat bagi Gubernur DKI Jakarta. Penggantian gubernur tidak secara serta merta menyelesaikan masalah rumit itu. Apalagi kalau langkah-langkah Gubernur hanya karena ”ingin beda” dengan gubernuir sebelumnya.Anulisasi semua rencana dan langkah-langkah gubernjur terus berlanjut dari masa bakti gubernur ke masa bakti gubernur berikutnya. Akibatnya banyak sekali rencana Pemerintrah DKI Jakarta terpaksa mangkrak, berganti dengan rencana pembangnan baru.

    Akibatnya, sepeti itulah tata ruang dan pembangunan fisik Jakarta. Makin  hari makin tidak layak lagi menjadi ibu kota sebuah negara maju. Jakarta terlalu bising bagi keberlangsungan dan kenyamanan pemerintahan.Hal itulah yang kemudian memunculkan keinginan, ibu kota dievakuasi ke tampat lain yang lebih aman dan nyaman.  Banyak negara di dunia yang memiliki ibu kota jauh dari kebisingan. Contoh yang paling dekat, Australia. Canbera, sebagai Ibu Kota Australia merupakan kota yang isinya hanya pusat pemerintahan, para dubes negara sahabat, maupun universitas. Kegiatan lain, sepertk perekonomian, perdagangan, dan industri disebar di beberapa negara bagian,. Sidney, misalnya menjadi kota yang sangat ramai, jauh dibanding Canbera.

    Baijing, kota terbesar dan menjadi Ibu Kota China, lebih layak disebut kota tujuan wisata dengan kekayaan budaya dan peninggalan sejarah. Sedangkan pembangunan industri dan perdagangan digenjot di China Selatan, sepetrt Guangzou, Shianghay, termasuk Hongkong. Jakarta sejak didirikan oleh VOC sudah menjadi kota segala ada. Benteng pertahanan, pelabuhan, perdagangan, industri, dan pemerintahan. Jakarta disulap dari kampung besar (big village) menjadi ibu kota. Perubahan besar terjadi ketika Jakarta ditangani Gubernur Ali Sadikin. Perubahan itu justru mengundang urbanisasi sangat pesat karena makin lebarnya kesenjangan antara Jakarta dan kota lain di daerah.

    Sejak itu pulalah muncul keinginan Ibu Kota RI dipindahkan ke luar Jakarta. Sebenarnya ”mimpi” itu sudah ada sejak masa pemerintahan Soekarno. BK sudah berecana memindahkan Ibu Kota RI ke  Palangkaraya. Pembangunan kota di Kalimantanm Tengah itu, ditata dengan arsitektur dan tata kota yang visioner mengarah ke kota pusat pemerintrahan. Presiden kedua, Suharto, juga punya mimpi yang sama, ingin memindahklan ibu kota. Direncanakan, ibu kota bergeser ke arah selatan yakni ke daerah Jonggol, Kabupaten Bogor. Sebagian besar lahan di  Bogor utara itu sudah dikuasai  Keluarga Cendana. Namun ibu kota masih tetap Jakarta.

     Sekarang Presiden Jokowi membuka kembali ”mimpi lawas” itu. Kabinetnya, mulai lagi melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota RI ke luar Jakarta. Namun Jokwi juga tampak sangat hati-hati.  Presifen tidak secara langsung menentukan lokasi dan target waktu.  Ian hanya menekankan, lokasi ibu kota baru harus di luar P. Jawa. ”Daya dukung Pulau Jawa sangat terbatas. Banyak lahan produktif beralih fungsi,” katanya.  Pada pokoknya Presiden mengingatkan, pemilihan lokasi harus benar-benar hati-hati, berdasarkan penelitian lengkap dan perhitungan dari berbagai segi.

      Kita kembali lagi beranya, ”Haruskah Ibu Kota pindah darui Jakarta?” Atau kita tunggu lengkah-langku Gubernur DKI Jakarta menata Jakarta menjadi kota yang layak menjadi Ibu Kota RI. Dibutuhkan keberanian gubernur menetapkan peta Jakarta yang sesuai dengan kebuituhan sebiah ibu kota atau pusat pemerinatahan. ***