Prof. Maman : Impor Produk Pertanian Merupakan Bentuk Penjajahan Ekonomi

194

BISNIS BANDUNG — Pakar Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Ir. Maman Haeruman K. MSc., PhD menyebut, kebijakan pertanian  Indonesia masih terlampau kental pada beras, padahal dengan keragaman hayati yang sangat besar,  Indonesia dinilai sebagai laboratorium keanekaragaman hayati dunia.Dikemukakan Maman , semenjak Orde Baru dengan Program BIMAS – INMASnya, pengutamaan terhadap pangan padi-beras  menjebak Indonesia menjadi konsumen beras cukup besar. Besarnya konsumsi beras ini , juga terkait dengan karakter padi jenis unggul yang dikembangkan. Tahun 1986, dua tahun setelah dicanangkan swasembada pangan, Deptan merilis data konsumsi beras per- kapita di Indonesia rata-rata 147  kg/kapita/tahun, bahkan Aceh mencatat angka tertinggi, 200 kg/kapita/tahun. “Orang Jawa Barat semula terbiasa makan padi huma (padi ladang) dengan konsumsi per- kapita relatif kecil, setelah beralih ke beras padi unggul, makannya jadi gembul, ujar Maman.

Menurut Maman , jebakan terhadap beras masih mewarnai kebijakan pertanian saat ini. Akibatnya kebijakan terhadap komoditas pangan lainnya di-nomor dua – tigakan. Ujung-ujungnya untuk komoditas-komoditas tersebut dipenuhi dengan jalan pintas impor. Jagung, kedele, bawang merah, bawang putih, bahkan  beras pun dipenuhi melalui impor. ”Bagaimana tidak akan terkuras devisa kita kalau untuk komoditas-komoditas pertanian yang seharusnya bisa kita hasilkan sendiri pemenuhannya, malah ditutupi dengan cara impor,” ungkap Maman.

Kebijakan pemerintah di bidang pertanian, lanjut Maman ,  seperti ketinggalan kereta api, serba terlambat – tidak diantisipasi jauh sebelumnya. Kekurangan berbagai komoditas pangan di luar padi-beras telah muncul beberapa tahun lalu , seharusnya sudah menjadi perhatian  sungguh-sungguh yang dituangkan ke dalam kebijakan pertanian. Implementasinya dalam berbagai program juga harus jelas agar pelaksanaan di lapangan tidak salah arah. Permasalahan lain dalam kebijakan pertanian, terkait dengan polanya yang masih sentralistik, segalanya harus ditentukan pusat , termasuk pembiayaannya, ada kecenderungan ke arah penyeragaman. Pertanian itu sendiri memiliki karakter disentralistik, tidak bisa diseragamkan karena kondisi ekosistem setiap wilayah berbeda, belum lagi terkait dengan komoditas pangan lokal spesifik. Disentralisasi yang penekanannya di kabupaten/kota,  baru sebatas administrasi, dalam implementasinya masih saja terpusat.

Petani di Indonesia, terutama di Pulau Jawa kebanyakan petani kecil dan sebagian dari mereka adalah petani gurem. Mereka mengusahakan komoditas pertanian motifnya lebih didasari kebiasaan, bukan motif ekonomi. Mereka cenderung tertarik menanam padi hanya sebagai tanaman penyelamat untuk bisa makan. Sementara untuk  swasembada bawang merah dan bawang putih tidak mudah diwujudkan karena insentif yang diberikan sebatas subsidi input, sementara insentif harga outputnya di tingkat petani tidak terjamah. Dengan kata lain kebanyakan petani yang mengusahakan komoditas tersebut masih tetap gigit jari. ”Dalam hal ini , yang penting insentif harga output (farm gate price) yang agar benar-benar dirasakan dan diterima oleh para petani yang memproduksinya, bukan dinikmati para tengkulak atau lembaga lainnya yang mengatas namakan petani,”ungkap Maman , Senin (6/5/19) di Bandung .

Sulit dicapai

Dikemukakan Maman , target swasembada bawang merah maupun bawang putih, kalau melihat kebijakan saat ini sukar dicapai. Harga bawang putih di berbagai daerah sudah menembus Rp.50.000 bahkan Rp 60.000 di tingkat konsumen. Apakah harga  tinggi di tingkat konsumen itu, dinikmati oleh petani , disini yang  menikmatinya para tengkulak dan pelaku tataniaga lainnya, termasuk importir bawang . “Kalau keuntungan itu dinikmati petani produsen, akan mendorong  ke arah swasembada lebih besar. Namun karena kebijakannya kadung kedodoran, produksi bawang, apalagi bawang putih jauh dari memenuhi kebutuhan, perkiraannya hanya 5 % terhadap konsumsi nasional. Lama dibiarkan tidak disentuh kebijakan yang benar implementasinya, akibatnya terpuruk . Perkembangan industri pengolahan pangan, kebutuhan bawang merah dan bawang putih meningkat pesat,” Maman menjelaskan kebutuhan bawang yang meningkat.

Impor bawang sering dijadikan jalan pintas pemenuhan kebutuhan. Bahayanya karena dengan bawang impor ini mengeliminasi insentif harga bagi para petani, sehingga rangsangan ekonomi bagi petani untuk menanam dan memproduksi  menurun.

Dikemukakan Maman , posisi Indonesia sebagai importir bawang tertinggi sangat menguntungkan negara pengekspornya, yaitu China. Bentuk penjajahan ekonomi oleh China terhadap negara kita semakin terwujud.

Harga bawang impor telah menekan harga di tingkat petani . Disebutkan Maman , jika melihat mekanisme dan sistem  tataniaga bawang di Indonesia,  rasanya sulit bagi petani untuk menikmati insentif harga yang wajar dari bawang yang diproduksinya. Kelembagaan yang mengatas namakan petani, apakah kelompok atau koperasi, masih banyak yang hanya sebagai kedok ,itidak berorientasi pada kepentingan para petani anggotanya. Banyak di antara kelembagaan itu  dibentuk dengan motif bukan memberdayakan anggota, melainkan sebagai upaya agar dapat bantuan atau hibah. Dengan pola semacam itu malah menjadikan petani anggotanya jadi pengemis. (E-018)***