Berbagai Modus TPPU Banyak Menggunakan Lembaga Keuangan

54

BISNIS BANDUNG — Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia (PPATK ) Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LL.M mengungkapkan, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) , berdasar kajian yang dilakukan oleh PPATK  menghasilkan indikasi berbagai tipologi atau modus TPPU untuk menyemarkan hasil tindak kejahatan.

Dian menyebut , TPPU merupakan upaya mengaburkan asal – usul harta kekayaan hasil tindak pidana , umumnya dengan memanfaatkan lembaga keuangan, seperti bank, non bank ,asuransi, pembiayaan, valas,  penyedia barang dan jasa , properti, kendaraan bermotor, pelelangan, toko emas maupun jasa profesi advokat, akuntan publik, perencana keuangan dan notaris. Upaya pengaburan asal usul harta , juga memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang keuangan, seperti financial technology maupun virtual asset.

Dikemukakan Dian Ediana , pada tahun 2017 dan 2018, PPATK  menerima  sebanyak 46.811 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), kemudian sebanyak  2.336.952 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), 31.742 Laporan Transaksi PBJ (LTPBJ), 6.739  Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT/CBCC),5.300.690Laporan Transaksi ke Dalam dan Luar Negeri (LTKL). Sedangkan pada tahun 2018 terdapat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sebanyak 66.965 , Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 3.184.153 , Laporan Transaksi PBJ (LT PBJ) sebanyak 46.183 laporan, Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT/CBCC) 317 laporan serta Laporan Transaksi ke Dalam dan Luar Negeri (LTKL) sebanyak 12.270.108 laporan. Pada tahun 2017 dan 2018, PPATK telah menyampaikan hasil analisis dan pemeriksaan , masing-masing pada tahun 2017, hasil analisis (HA) sebanyak 414 laporan, hasil pemeriksaan (HP) sebanyak 20 . Sedangkan pada tahun 2018 tercatat, hasil analisis sebanyak 498 , sedangkan hasil pemeriksaan tercatat sebanyak 22 .

” Laporan yang diterima oleh PPATK  harus dianalisis terlebih dahulu untuk diketahui indikasi tindak pidananya,” ujar Dian Ediana, akhir pekan lalu di Bandung.

Berdasar data yang dimiliki PPATK , menurut Dian , dapat diketahui  secara umum jumlah laporan yang diterima oleh PPATK semakin meningkat.  Meningkatnya jumlah laporan , karena pengembangan sistem pelaporan yang semakin baik, selain adanya peningkatan pemahaman dan kepatuhan pihak pelapor.

                                            Beragam modus

Saat ini terdapat indikasi pencucian uang dengan memanfaatkan instrument sistem pembayaran maupun instrument investasi  , modusnya sangat beragam, antara lain  melalui  pembelian  menggunakan nama orang lain, melibatkan oknum pejabat / pihak berwenang untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana serta penempatan dana ke ormas atau LSM dalam bentuk sumbangan biaya operasional atau melibatkan oknum  untuk menghindari pelaporan ke PPATK.

Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LL.M menambahkan, PPATK sebagai lembaga yang memiliki tugas utama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang , juga berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Pilkada dan Pemilu yang bersih dari praktik-praktik kejahatan, khususnya pencucian uang. Partisipasi tersebut telah diwujudkan sejak penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan membentuk Gugus Tugas untuk mewujudkan Pemilu bersih dan berintegritas. Partisipasi PPATK terus berlanjut di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 .

Berdasarkan catatan PPATK terkait Pemilu yang bersumber dari KPU

terdapat sejumlah 81 orang calon anggota legislatif (caleg) yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi , terincikan  23 caleg eks koruptor mencalonkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi , 49 caleg eks koruptor mencalonkan untik DPRD kabupaten/kota,  dan 9 mencalonkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD). ”Namun tidak ada eks koruptor yang mencalonkan diri untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari 16 partai politik peserta pemilu, 14 partai mengajukan caleg mantan napi korupsi, “ ungkap Dian

Selain itu, kajian yang dilakukan oleh PPATK , menurut Dian , telah menghasilkan berbagai tipologi atau modus yang digunakan oleh peserta pemilu mengenai dana kampanye, baik sumber dana, metode perpindahan dana serta penggunaan dana kampanye. ”Kondisi  ini menjadi indikasi bahwa biaya politik di Indonesia  terbilang sangat tinggi , sehingga mendorong peserta pemilu  melakukan upaya mengumpulkan biaya atau modal politik dengan cara-cara ilegal atau dari hasil tindak pidana,” ujar Dian Ediana menegaskan. (E-018)***