BPSK Dituntut Tuntaskan Persoalan Konsumen

40

BISNIS BANDUNG- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  diminta harus mampu menuntaskan persoalan konsumen hingga tahapan advokasi, sebab  peran institusi ini selama ini cenderung sebatas sosialisasi dan mengedukasi masyarakat yang belum optimal dalam penyelesaiannya. Menurut Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Ridho Budiman, seharusnya tahapan BPSK sudah pada pengawalan secara hukum hingga tuntas.

“lni adalah lembaga yang sangat bermanfaat khususnya untuk melindungi kepentingan konsumen. Karena merekalah yang nantinya akan menangani kasus seperti penipuan, kerugian dan lainnya,” ujar Ridho kepada wartawan, belum lama ini.

Ketika  anggota legislatif  melakukan kunjungan kerja ke BPSK Kabupaten Sumedang, dia banyak memperoleh informasi  di wilayah Sumedang kebanyakan masyarakat atau konsumen kasusnya berhubungan dengan leasing.
Keberadaan  dan BPSK belum dapat  melakukan  upaya  maksimal  dalam melindungi konsumen, lantaran belum memadainya  sarana dan pra sarana.

Selain itu, masyarakat atau pelaku usaha yang bersengketa sejatinya diselesaikan oleh BPSK, tetapi hal itu belum dapat dioptimalkan karena belum memiliki kekuatan hukum yang kuat.

“Jadi sangat penting bagi Pemprov Jabar untuk segara menindak Ianjutinya dan memang BPSK ini juga kan milik pemprov di mana anggarannya juga dari APDB,” katanya.

Oleh marena itu, Ianjut Ridho, Komisi II DPRD Jawa Barat mendorong agar BPSK mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dari Pemprov Jabar sebab BPSK itu sebagai institusi perlindungan masyarakat secara Iuas tanpa terkecuali.

“Di Karawang ada yang namanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, ini patut kita tiru yang mampu menyelesaikan dengan tuntas hingga ke ranah hukum,” kata dia.

Sebagaimana diketahui  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa, BPSK merupakan lembaga peradilan konsumen di Daerah Tingkat II seluruh Indonesia. Tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus menangani penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan umum.

Adapun anggota BPSK terdiri dari aparatur pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan produsen yang mendapatkan amanah khusus dari menteri. Selama menangani kasus konsumen, BPSK berhak melakukan pemeriksaan validasi laporan, meminta bukti, hasil tes labaoratorium, serta bukti lain terkait pihak yang bersengketa. (B-002)***