Terbanyak Lahan Belum Bersertifikat Total Aset Pemprov Jabar Rp30 Triliun

56

BISNIS BANDUNG- Total aset milik Pemprov Jawa Barat  per 2018  kurang lebih senilai  Rp 30 triliun yang meliputi 5 juta item barang yang sebarannya ada di 27 kabupaten kota.  Aset tersebut  paling banyak jenisnya adalah tanah atau sekira 49 persen senilai Rp 11 triliun. Inilah  yang membuat persoalan tanah jadi isu penting di Jabar. Sisanya jalan, jembatan, mesin, dan lainnya. Sedangkan  jumlah aset bangunan, sebanyak 6000-an. Jumlah itu baru gedung kantor,  belum termasuk bangunan sekolah yang jumlahnya lebih banyak lagi.

Terkait pencatatan aset yang  terus dilakukan  adalah  bentuk pengamanan administasi. Kemudian  pengamanan  fisik  agar tanah dikuasi dan dioptimalkan dan  yang tidak kalah penting adalah  pengamanan hukum agar terhindar dari gugatan.

“Kita harus belajar dengan ada masyarakat  yang mengklaim, mereka punya hak juga untuk menggugat.  Namun sebagai pemilik aset, maka  berhak mempertahankan  aset,” kata Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar,  Junaedi  pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate Bandung, Kamis (2/5/19).

Selain itu masih banyak  aset yang belum tersertifikasi. Hal  tersebut terjadi, karena aset-aset tersebut diperoleh puluhan tahun yang lalu bahkan sebelum Indonesia merdeka.  Artinya banyak aset yang merupakan peninggalan zaman Belanda maka konsekuensinya, ada beberapa data yang hilang.

Ketika akan disertifikasi Pemprov pun mengalami kendala. Namun, setelah menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN), bersyukur pemprov mendapat kemudahan untuk melegalkan aset milik Pemprov.

“Ya kesulitan sertifikasi aset karena aset diperoleh bukan pada beberapa tahun yang lalu melainkan sejak  zaman Belanda yg bukti kepemilikannya tidak ada. Padahal kan di BPN harus ada bukti kepemilikan seperti dulu beli dari siapa,” ujar Junaedi.

Terobosan

Kendala tersebut akan teratasi karena KPK turun memberikan terobosan dengan melibatkan BPN. Walaupun, sebenarnya dari dulu hal tersebut sudah dilakukan BPN yang memberikan terobosan untuk meringankan syaratnya.

“Jadi nanti tidak akan ditanya lagi belinya kapan kalau aset sudah ditempatin pemprov ,” katanya.

Junaedi mengaku, saat ini ada sekitar  4.454 bidang tanah yang belum seluruhnya disertifikasi. Namun, pihaknya tahun ini menargetkan 300 bidang disertifikasi oleh BPN. Sisanya, akan selesaikan sampai 2023

Selain itu, kata dia, ada aset di daerah lain seperti Purwakarta dan Bogor ada gedung negara. Aset tersebut, diperoleh sebelum kemerdekaan.  “Ini yang jadi masalah saat sertifikasi, makanya kita kerja sama dengan BPN,” katanya.

Pengelolaan aset senilai Rp 30 triliun itu, kata dia, mengacu pada Perda 12 /2008 tentang pengelolaan barang daerah. Itu dilakukan agar aset bermanfaat bagi publik. “Ini arah kita ke depan, kita harapkan tanah pemprov atau milik pemerintah bermanfaat bagi masyarakat.Tiap tahun hampir Rp 25 miliar dari pengelolaan aset, masuk ke Bapenda. Potensinya juga besar, ” katanya.

Menurut Sekretaris Satpol PP Jabar Sapta Yulianto Saduki, Satpol PP memiliki kewenangan untuk mengamakan aset berkordinasi dengan BPKAD. Namun karena aset itu sebagian ada di wilayah Kabupaten kota maka Satpol PP Jabar kordinasi dengan satpol PP kota kabupaten terkait. (B-002)***