Jabar Siapkan “Task Force” Solusi Ketenagakerjaan

27

BISNIS BANDUNG— Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan   program aksi, termasuk  membentuk  Task Force ( gugus tugas) guna  mengatasi  berbagai masalah ketenagakerjaan, khususnya percepatan reformasi pengupahan yang  akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan.

Task Force  yang  mengurai  permasalahan ketenaga kerjaan diisi akan oleh orang-orang   yang profesional  di bidangnya serta merupakan wakil dari  lembaga kompeten, sehingga keberadaan  lembaga   tersebut menjadi solusi  yang tepat di tengah  maraknya isu relokasi industri dari Jabar ke provinsi lain.

“Task Force ini  guna  mendorong  mainset dalam action plan (rencana aksi)  guna  mewujudkan program buruh juara, migran  juara dan milenial juara,” ungkap Kepala Disnakertrans Jabar,  M.Ade Afriandi kepada wartawan  seusai acara buka bersama puasa di kantor Disnaker  Jabar Jalan Soekarno-Hatta  Bandung, Minggu (12/5/2019).

Begitu juga soal  hubung­an industrial dan pengawasan, Diskanertrans Jabar mematakan dalam detail action plan-nya  dengan  mere­vitalisasi lima  Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Revitalisasi  tersebut  bertujuan supaya para pelaksana lapangan memiliki wawasan regional dan global.

“Makanya, kita masukkan Internasional La­bour Organization (ILO)  ke dalam Task Force dalam rangka  memberikan pelatihan ke­pada tenaga pengawas dan mediator yang ada di lima  UPTD itu,” tutur Ade Afriandi yang belum lama ini menjabat Kepala Disnaker Jabar didampingi  juru bicara  Hemasari Dharmabumi.

Ade Afriandi menjelaskan  rencana  aksi  yang tengah dikerjakan, di antaraya  percepatan pengupahan yang mengarah pada reformasi pengupahan.  Mendorong penguatan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pengawasan dengan hubungan industrial.

Kemudian  melakukan revitali­sasi Balai Latihan Kerja (BLK) guna dapat memenuhi kebu­tuhan pasar tenaga kerja, baik lokal, regional maupun inter­nasional.  Optima­lisasi mobile training unit di desa-desa agar calon tenaga kerja yang ada di desa tidak lari ke kota. Kelima, mem­buat sistem informasi terkait navigasi migran service cen­ter.

Dalam acara buka puasa bersama  tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat  Iwa Karniwa mengingatkan agar terus menjaga tren pertumbuhan ekonomi 5 persen, kondusifitas daerah dan menggunakan internet untuk hal-hal yang positif.

“Tiga hal ini yang bisa menjadikan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia di 2045 mendatang,” kata Iwa.

Guna   mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah 5 persen lebih, sebagai provinsi terbesar di Indonesia, APBD  nya sebagian besar untuk pendidikan dan kesehatan. Apalagi, tahun 2018 lalu pertumbuhan  ekonomi sudah 5,4 persen tertinggi di Indonesia.  Ini harus di pertahankan. (B-002)***