LK Belum Optimal Dimanfaatkan Menjadi Instrumen Penerimaan Pajak

13

BISNIS BANDUNG — Ketua Umum Instititute Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo, MBA, CPA mengungkapkan, dari 30.000 perusahaan di Indonesia yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)  tidak lebih dari 5%  yang melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) ke Kantor Pajak. Laporan keuangan (LK) perusahaan belum optimal dimanfaatkan oleh pemerintah  sebagai instrumen untuk mengoptimalkan aspek penerimaan negara, perizinan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Dikemukakan Tarkosunaryo , disini tugasnya Akuntan Publik membantu mendorong kepatuhan wajib pajak agar membayar pajak secara sukarela .

Saat ini , dalam lima tahun terakhir Akuntan Publik (AP) mengalami pertumbuhan  cukup baik dengan penambahan 500 orang pemegang izin baru diseluruh Indonesia dari sebelumnya sebanyak 900 orang , Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan jumlah AP cukup banyak.

Akuntan Publik melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan swasta,  BUMN/BUMD, koperasi, yayasan, perbankan. ”Ketika pertumbuhan ekonomi tumbuh terutama di sektor bisnis,  kebutuhan jasa akuntan publik akan meningkat,”ujar Tarkosunaryo seraya menjelaskan , audit dilakukan untuk mendapatkan laporan keuangan yang kredibel, sehingga pengguna dapat menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan sebuah keputusan. Karena jika tidak dilakukan audit, laporan keuangan tidak dapat disahkan oleh RUPS, termasuk untuk kebutuhan kredit . Pelibatan AP , juga dilakukan pada saat mengaudit laporan keuangan kementerian/lembaga atau LKPD.

Dikemukakan Tarkosunaryo, kendala selama ini adalah laporan keuangan perusahaan belum secara optimal dimanfaatkan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah sebagai instrumen untuk mengoptimalkan proses kepemerintahan, seperti aspek penerimaan negara, perizinan, pengawasan ketenagakerjaan dan lainnya. Laporan keuangan menyajikan informasi yang lengkap, termasuk posisi harta , kewajiban serta modal perusahaan, kinerja  perusahaan, arus keluar-masuk uang masuk .  Termasuk informasi kegiatan bisnis secara lengkap tertera dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah sebenarnya dapat mengoptimal laporan keuangan sebagai “tools” untuk melakukan pengawasan, misalnya untuk penerimaan pajak . ”Saat ini hal tersebut tidak optimal karena laporan keuangan perusahaan belum dikelola sebagai suatu “database” yang dapat diolah untuk kepentingan tersebut,”ujar Tarkosunaryo , baru-baru ini kepada BB menjelaskan perihal data keuangan.

Menurut Tarkosunaryo, sejauh ini di Indonesia tidak ada warga negara asing yang memiliki izin sebagai AP. Semua pemegang izin AP adalah WNI, tidak ada WNA. Walau  AP bisa bekerjasama dengan AP asing, organisasi audit asing. Orang nomor satu di IAPI ini menambahkan ,  AP sudah banyak berkontribusi  di negeri ini. Dari yang paling sederhana dalam menciptakan lapangan kerja di seluruh Indonesia, meningkatkan kreadibilitas informasi keuangan , sehingga investor mau berinvestasi di Indonesia. Selain itu , penerimaan pajak di Indonesia erat kaitannya dengan kontribusi AP dalam bentuk dukungan melalui audit atas laporan keuangan penerimaan pajak dari badan usaha.

Kewajiban perpajakan tercantum dalam laporan keuangan dan menjadi aspek yang diperiksa, meski akuntan publik tidak semata-mata memeriksa untuk tujuan pajak sebagaimana yang dilakukan petugas pajak. Namun pada saat mengaudit laporan keuangan, aspek pajak menjadi salah satu aspek yang diteliti apakah sudah sesuai atau belum .

Laporan keuangan yang sudah diaudit dilampirkan dalam laporan pajak (SPT) yang disampaikan perusahaan ke kantor pajak, kedua laporan tersebut harus sinkron. Dengan demikian, AP turut serta mendorong kepatuhan wajib pajak . Berdasar laporan keuangan dari 30.000 perusahaan di Indonesia yang diaudit AP , hanya sekitar  5%  yang melaporkan SPT ke kantor pajak.

”Sehingga peran AP harus dioptimalkan guna membantu mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela,” pungkas Tarkosunaryo. (E-018)***