Pemohon Sertifikasi Halal Diajukan Industri Kosmetik dan Obat

37

BISNIS BANDUNG — Plt Kabid Humas dan Kelembagaan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Ivon Widiahtuti, S.Tp menyebut, dasar hukum program sertifikat halal mengacu pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33/2014 pasal 4 tentang produk yang masuk (impor), beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Menurut Ivon , sertifikat halal diberlakukan untuk produk pangan, obat, kosmetik dan barang gunaan. Pada produk-produk yang bersertifikat halal tertera  logo halal  yang dikeluarkan lembaga sertifikasi halal. Saat ini, penentuan produk halal merupakan hasil kerjasama  MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Dalam proses sertifikasi halal, MUI menyerahkan tugas pengkajian dari sisi bahan, proses serta penerapan sistem jaminan halal kepada LPPOM MUI. LPPOM MUI melakukan verifikasi dan mengumpulkan data bahan, proses serta penerapan sistem jaminan halal suatu produk yang disertifikasi halal. Kemudian hasil verifikasi dan data yang dikumpulkan oleh LPPOM MUI dilaporkan ke MUI guna ditelaah dari segi syariah. MUI akan menerbitkan fatwa halal apabila  hasil telaah laporan data dari LPPOM MUI produk tersebut memenuhi aspek halal . ”Fatwa tertulis yang diterbitkan oleh MUI inilah yang disebut dengan sertifikat halal. Sesuai dengan UU , maka setiap pelaku usaha/produsen wajib mengantongi sertifikat halal”, tutur Ivon.

Dalam hal sertivikasi halal , lanjut Ivon , setiap pelaku usaha harus perlu mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Di antaranya , pelaku usaha wajib membangun sistem jaminan halal dan menerapkannya. Pelaku usaha juga harus mengikuti prosedur sertifikasi halal , mulai dari mendaftar,  praaudit , akad sertifikasi,  audit, pasca audit:, rapat auditor, uji laboratorium, sidang fatwa , terakhir penerbitan sertifikat halal. Lama sertifikasi halal rata-rata 75 hari dengan catatan tidak ada kekurangan yang  mengganggu  prosedur sertifikasi. Namun , ujar Ivon , tidak jarang pelaku usaha dapat menyelesaikan proses sertifikasi kurang dari 75 hari, bila  telah mengetahui dan memahami kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Mengenai biaya sertifikasi halal ditetapkan berdasarkan kelompok produk yang didaftarkan bukan per-item produk. Biaya sertifikasi halal ini dapat berbeda-beda berdasarkan kelompok produk yang didaftarkan dan skala industrinya. Biaya sertifikasi halal UMKM, tidak akan sama dengan biaya sertifikasi halal perusahaan besar.

Dijelaskan Ivon , saat proses sertifikasi halal  menggunakan sistem online yang dinamakan cerol SS23000. Pelaku usaha dapat memonitor langsung progres sertifikasi halalnya secara realtime. Persyaratan yang perlu dilengkapi dapat dilihat di sistem online tersebut , termasuk biaya sertifikasi  ,  biaya dan proses sertifikasi halal menjadi transparan karena dapat diawasi langsung oleh pelaku usaha.

Keuntungan pelaku usaha yang produknya telah memiliki sertifikat halal,  akan menambah kepercayaan masyarakat . ”Bila produknya tidak bersertifikat halal, kurang bisa bersaing di pasar karena halal sudah menjadi nilai tambah bagi pasar , khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim,” ujar Ivon ,akhir pekan lalu di Bandung

Ivon menyebut Negeri ”Jiran” Malaysia yang telah memiliki dan menerapkan aturan sertifikasi halal .  Namun secara proses sertifikasinya,  Indonesia masih lebih ideal karena saat melakukan proses sertifikasi halal, semua aspek akan diverifikasi tidak hanya proses produksinya , mulai tempat penyimpanan dan distribusinya. Pengajuan sertifikasi halal, menurut Ivon , masih didominasi produk-produk pangan. Namun setelah tahun 2014,  banyak variasi produk yang didaftarkan untuk disertifikasi halal. Tidak sebatas makanan , juga kosmetik dan barang. (E-018)***