Krisis  Garmen di Jawa Barat Jangan Jadi Beban Pekerja

84

BISNIS BANDUNG- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar  dan organisasi buruh internasional di PBB (ILO)  menyepakati bahwa penanggulangan krisis industri garmen ini tidak dibebankan kepada para pekerja, sehingga merugikan mereka sebagai aset perusahaan.

Industri garmen hingga saat ini merupakan komoditas ekspor andalan dengan menyerap sekira 3,1 juta pekerja Indonesia dengan total nilai ekspor sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat.

“Di Jawa Barat sendiri, sektor industri garmen menyumbang nilai ekspor 7,9 miliar dolar AS dengan menyerap 1,6 juta  pekerja yang mayoritas perempuan dengan pendidikan rendah,” tutur Kepala Disnakertrans Jabar, M.Ade Afriandi dalam pertemuannya dengan Direktor ILO untuk Indonesia dan Timur Leste, Michiko Miyamoto di kantor ILO Jakarta, Senin (13/5/2019).

ILO dan Better Work Indonesia  pada pertemuan itu mengkonfirmasi keadaan yang krisis dalam industri garmen, khususnya pada perusahaan-perusahaan subkontrak  yang berorientasi ekspor.

Dalam rilisnya Disnakertrans Jabar menyebutkan  telah  disepakati pembentukan Task Force  (satuan tugas)  mengatsi krisis garmen adalah untuk melihat kemungkinan kemudahan dan fasilitas insentif yang mungkin diberikan pemerintah terhadap industri  tersebut.
Dalam pertemuan dengan Direktor ILO dan seluruh Staf Better Work Indonesia,  Kadisnakertrans Jabar mendiskusikan berbagai perkembangan yang terjadi berkaitan dengan industri apparel (garmen, konpeksi dan sandang lainnya)  di berbagai kota dan kabupaten, khususnya  Kab. Bogor, Kab. Subang, Kota Bekasi, Kab. Purwakarta, dan Kab. Karawang.
Dilihat dari potensinya, Kadisnakertrans Jabar menyatakan bahwa sektor garmen masih akan menjadi penyangga penyerapan tenaga kerja Jawa Barat hingga 15 tahun ke depan.

Disnakertrans Jabar dan ILO menyepakati untuk menandatangani MOU Kerjasama dalam hal pembentukan Task Force penyelamatan industri sektor garmen, bantuan teknis, partisipasi kegiatan internasional dan lain sebagainya.(B-002)***