Menaker Keluarkan Surat Edaran THR

20

BISNIS BANDUNG- Menteri Tenaga Kerja, M.Hanif Dhakiri telah mengeluarkan surat edaran kepada para gubernur seluruh Indonesia tentang pelaksanaan tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2019 bagi pekerja di perusahaan. Dalam surat edaran  Menaker No 2/2019 tersebut ditegaskan THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Tunjangan hari raya   merupakan upaya memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Sesuai Permenaker No 6/2016 tentang THR bahwa pemberianya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja.

Ketika dikonfirmasi  wartawan, Kepala Disnakertrans  Jabar, M Ade Afriandi membenarkan  surat edaran Menaker tersebut sudah sampai dan  sudah ditinjak lanjuti.” Kami tentunya segera membuatkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat  untuk  para bupati/walikota dan pemangku kepentingan terkait,” tutur Ade.

Pembayaran THR harus memperhatikan, antara lain pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.  Kemudian, pekerja tersebut mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian  kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Besaran THR diberikan sebagai berikut: bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan satu bulan upah. Bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus, namun kurang 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan, yaitu  masa kerja  per 12 kali satu bulan upah.

Bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung dbb: pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima 12 bulan terakhir sebelum hari raya.

Sedangkan pekerja yang telah mempunyai masa kerja kurang 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Dalam surat edaran ditandaskan  jika pengusaha terlambat atau tidak mem,bayar THR akan dikenakan  sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Permenaker No 20/2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif peraturan pemetintah No 78/2015 tentang pengupahan.

Guna mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR, diimbau masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsuktasi dan Penegakan Hukum THR 2019. (B-002)***