KSPSI: Sanksi Tidak Ditegakkan Banyak Perusahaan Lalaikan THR

23

BISNIS BANDUNG — Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Konfederasi KSPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto menegaskan, peraturan mengenai  Tunjangan Hari Raya (THR) diatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2016, tentang Tunjangan Hari Raya.Pengusaha diwajibkan membayar THR kepada buruh  paling lambat tujuh hari sebelum hari raya .

Dikemukakan Roy ,i pengurus KSPSI sudah menyampaikan ke pengurus KSPSI di perusahaan-perusahaan agar segera mengingatkan perusahaan mengenai pembayaran THR. Mengenai  besaran THR, bagi yang mempunyai masa kerja 1 tahun lebih, minimal mendapatkan THR 1 bulan upah, kecuali diatur lain dalam Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) , sedangkan untuk yang masa kerjanya di bawah satu tahun dibayarkan secara proporsional dengan perhitungan upah dikali masa kerja dibagi 12. ” Semua buruh berhak mendapatkan THR tanpa kecuali. Dalam pembayarannya sesuai aturan bisa dilakukan 14 , 10 atau 7 hari jelang hari raya,” ujar Roy menjelaskan mengenai waktu pembayaran THR.

Terkait masalah THR , dijelaskan Roy , di kota/bupaten pihaknya membuka posko pengaduan THR untuk anggotanya maupun bukan anggota.. Posko yang dibentuk oleh serikat pekerja/serikat buruh maupun oleh dinas tenaga kerja bisa mengetahui dan mengadvokasi pekerja atau buruh yang THR-nya tidak dibayar . Roy menyebut , berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya banyak pekerja yang tidak diberi THR . Alasan pihak perusahaan bermacam-macam, mulai dari tidak mampu bayar seluruhnyal sesuai Perjanjian Kerja Bersama atau aturan, sisanya dicicil,bahkan ada perusahaan yang sama sekali tidak mau bayar dengan alasan karena perusahaan tdalam proses perkara . Untuk perusahaan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan perundang-undangan, menurut Roy ada sanksinya, namun tergantung dari keberanian pemerintah dalam hal ini pihak Disnaker. “Terkait hal serupa ini petugas pengawas dari Disnaker cenderung lemah untuk menindak pelanggaran , tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan sanksi, sehingga tidak ada efek jera,” ujar Ror menegaskan.

Sebenarnya lanjut  Roy , jika sanksi yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku akan menimbulkan efek jera. Setiap aturan yang ditegakkkan sesuai UU pasti menimbulkan efek jera . Menurut Roy Jinto, THR bisa mendongkrak daya beli pekerja. Sebelum hari raya, daya beli buruh meningkat karena memiliki uang THR. ”Idealnya, buruh disamping mendapatkan THR, seharusnya mendapatkan gaji ke 13 seperti PNS, karena bagaimanapun pekerja/buruh sangat berkontribusi bagi kemajuan perusahaan dan pendapatan negara yang berasal dari pajak,  disamping itu PNS dan pekerja/buruh  sama dalam aturan BPJS Kesehatan dan Jaminan Pensiun, “ pungkas Roy , baru-baru ini kepada BB. (E-018)***