Pemprov Jabar dan BI Membuka Bazar Kekhawatiran Terjadi Kenaikan Inflasi

7

BISNIS BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat menargetkan tingkat inflasi pada masa Idul Fitri 2019 stabil pada posisi 3% dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,5%.

Demikian dikemukakan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa saat membuka bazar murah Ramadan Pengendalian Inflasi tahun 2019, di Alun-alun Ujungberung Kota Bandung, Selasa (21/5/19).Menurut Iwa , dengan asumsi angka inflasi 3 %, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat akan terjaga di angka 5,5 % yang bisa menjadi salah satu indikator penurunan kemiskinan dan kesenjangan kelompok masyarakat kaya dan miskin.
“Inflasi diharapkan dijaga dalam posisi tiga persen, plus minus satu. Dengan demikian berdasarkan perkembangan inflasi ini kita bisa kondisikan juga pertumbuhan ekonomi sekira 5,5%,” ungkap Iwa menegaskan.

Iwa mengimbau seluruh masyarakat agar tidak berbelanja barang konsumsi secara berlebihan. Karena pasokan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) di Jawa Barat sudah mencukupi, hingga warga tidak perlu panik atau menimbun bahan pokok lebih banyak dari kebutuhan sewajarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Pribadi Santoso menambahkan, Jawa Barat memiliki kekhawatiran masyarakat yang tinggi terjadinya kenaikan inflasi.

Ia berharap, bazar murah ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan dan mengendalikan inflasi. “Di Jawa Barat ini komponen terbesarnya adalah ekspektasi. Jadi ketika ada kekhawatiran telah mendorong inflasi naik, padahal pasokan (barang) cukup,” ujar Pribadi.
Ia juga meminta peran media massa dalam menyukseskan upaya pemerintah menjaga kestabilan harga dan inflasi. Melalui bazar murah, komunikasi dengan media dan masyarakat akan lebih baik. Ekspektasi yang tinggi bisa di tekan, sehingga inflasi stabil.
Selain di Kota Bandung, Bank Indonesia bekerjasama pula dengan pemerintah kota/kabupaten lain digelar pula bazar murah yang berdasar catatan Badan Pusat Statistik sebagai daerah rawan inflasi , antara lain Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor, Depok dan Bekasi.
Menggelontorkan dana

Sementara itu di tempat terpisah Sekdaprov Jabar Iwa Karniwa mengungkapkan , rencana PT Angkasa Pura II menggelontorkan penyertaan modal ke PT BIJB . Rencana PT. Angkasa Pura tersebut tengah dikaji Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingat PT BIJB membutuhkan tambahan modal.

Dikemukakan Iwa , terkait hal itu dalam sepekan terakhir pihaknya terus menggelar rapat pembahasan rencana kepemilikan saham BUMN tersebut di PT BIJB yang besarannya sekira 25%. Keputusan penyertaan modal PT Angkasa Pura II merupakan hasil rapat Menko Maritim , Menteri Perhubungan dan Gubernur Jabar pekan lalu.

Dikemukakan Iwa , pihaknya sudah meminta PT BIJB agar membahas secara rinci besaran penyertaan modal yang akan dibayarkan per tahunnya oleh AP II. Iwa menyebut, saat ini angka Rp 625 miliar akan diputuskan dalam rapat antara BUMD dan BUMN yang mengelola Bandara Kertajati, Majalengka . “Berapa pertahunnya, bulan apa [dibayarkan] akan dibahas dalam rapat lanjutan,” ungkap Iwa di Gedung Sate, Senin (20/5/2019)
Selain mematangkan rencana AP II menjadi pemegang saham di BUMD yang mayoritas dimiliki Pemprov Jabar, pihaknya juga memastikan ada juga sisa 11% saham yang hendak ditawarkan pada investor asal Malaysia. “Kita mendorong ada peminat yang mengincar 11% saham, kita terbuka mana yang duluan masuk ke PT BIJB,” katanya.

Iwa menghitung jika dikonversikan dalam rupiah, saham sebesar 11,6% tersebut setara dengan uang Rp 260 miliar-Rp290 miliar. Dari dua rencana penyertaan modal tersebut pihaknya berharap salah satunya bisa segera terealisasi mengingat PT BIJB membutuhkan dana penyertaan modal dalam waktu dekat.

Permasalahan BIJB ini mendapat sorotan DPRD Jawa Barat terkait belum optimalnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Kab.Majalengka karena belum tersedianya akses menuju Bandara. ”Persoalan akses ini memiliki pengaruh besar terhadap animo masyarakat pengguna transportasi udara, hingga mereka belum beralih ke BIJB,” ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Jabar , Is Budi Widuri , Selasa pekan lalu di Bandung.

Permasalahannya , lanjut Is Budi Widuri , karena pihak BIJB tidak optimal dalam menjalin kerjasama dalam infrastruktur akses menuju BIJB ,seperti jalan tol dan jalur kereta api . ”Kita harus mencontoh Bandara Kualanamu Medan yang didukung kereta api dan jalan khusus menuju Bandara,” ujar Is Budi Widuri menambahkan . (B-003 ) ***