Bercermin pada PT BII

7

PERSEROAN  Terbatas Bandung Infra Investama (PT BII) didirikan Pemerintah Kota Bandung sebagai perusahaan milik Pemkot. Pada ahun 2017 PT BII didirikan dengan asumsi, dapat diandalkan sebagai sebuah perushaan yang berkembang. PT itu dapat ikut serta dalam setiap tender proyek di lingkungan Pamkot bahkan dalam perkembangannya menjadi perusahaan mandiri dapat meraup untung. Keuntungan PT itu dapat membantu meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Tentu saja pendirian PT BII mendapat apresiasi semua pihak di lingkunganPemkot Bandung. Namun sejak didirikan tahun 2017 hingga tahun ini, PT BII tidak memperlihatkan gerakan bisnis yang berarti. PT itu tidak mendapat proyek untuk digarap secara professional. Selama ini PT BII mengandalkan biaya operasional dari APBD Kota Bandung sebagai bentuk  penyertaan  modal. Akan tetapi penyertaan  modal itu digunakan PT untuk biaya operasional dan gaji karyawan. Sedangkan pemasukan tidak ada sama sekali.

Keberadaan PT BII tersebut menjadi bahan kajian DPRD Kota Bandung. Dewan meminta keterangan Walikiota dan pengelola PT. Seperti dimuat PR 23/5, anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Herman Budiyono mengatakan, apabila tahun depan tidak ada proyek, PT BII dapat dilikuidisasi. ”Sesuai UU PT kalau equty dalam sebuah entitas minus, habis untuk biaya operasional, modal habis, harus bubar secara hukum,” kata Herman.

DPRD Kota Bandung mengundang PT BII dan Pemkot Bandung karena ada kekhawatiran, PT BII akan bubar. Sedangkan Pemkot Bandung harus menanggung beban biaya penyertaan modal. Pada awal pendiriannya PemkotBandung  menyertakan modal Rp 7,5 miliar. Menurut catatan DPRD, tahun ini dana yang ada di PT BII tinggal Rp 2,2 miliar. PT itu mengalami kerugian lebih dari Rp 5 miliar dalam kurun waktu dua tahun kurang. Bukan rugi akibat pengerjaan proyek yang gaggal, misalnya, kerugian itu timbul karena justru tidak mendapa proyek. Sedangkan operasional, termasuk gaji pengelola dan karyawan serta biaya petrjalanan, harus dikeluarkan.

Sesuai harapan DPRD, Pemkot harus shegera mengambil tindakan pasti dalam kasus PT BII itu. Apakah Pemkot akan melakukan penyuntikan modal, membantu mencarikan proyek, atau justrju membubarkan PT tersebut atau meminta pertanggungjawaban direksi?   Itu semua harus dapat dikerjakan tahun ini juga. Habis tahun ini PT itu harus bubar secara hkum. Pemkot akan mengalami kerugian yang lumayan besar.

Kasus PT BII itu dapat menjadi cermin bagi pemerintah daerah baik kota, kabupaten, maupun desa. Karena desa mendapat kucuran dana cukup besar banyak desa yang mendirikan badan usaha desa. Badan usaha itu diharapkan dapat berkembang dan menunjang sumber dana bagi desa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun pendirian BUMDers itu tidak semudah membalikkan tangan. Tanpa dikeola secara profesional, BUMDes itu akan hanya tinggal nama. BUMDes didirikan harus dengan jelas apa garapan utamanya, siapa pengelolanya, bagaimana operasionalnya,  bagaimana pamsasaran produksinya, keterjaminan pasar, dan sebagainya.

Tanpa kreativitas yang ditopang dengan kejujuran semua pengelolanya, perusaaan sebesar apapun akan mengalami kehancuran. Rakyat tidak ingin melihat perushaan daerah didirikan sebagai batu loncatan bagi pengelolanya mendapat kedudukan di perushaan yang lebih besar di luar. Rakyat di perdesaan yang sekarang terklihat mulai bangkit dari keterpurukan berharap benar, desanya memiliki perushaan daerahj yang maju. Perusahaan itu dapat meningkatkan kesejahteraan  warganya. ***