Sawit, Potensi dan Problematika Lingkungan Oleh DWI ARIFIN

22

BERDASARKAN data FAO, Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di ASEAN bahka di dunia, dan sekaligus menjadi negara eksportir terbesar.

Negara produsen terbesar lainnya adalah Malaysia, Thailand, Nigeria, Kolombia, dan Papua Nugini. Berdasarkan data dari Buku Statistik Perkebunan Indonesia (Ditjen Perkebunan, 2014-2016), produksi kelapa sawit Indonesia tahun 2015 tercatat 31,28 juta ton. Produksi ini berasal dari 11,3 juta ha luas areal perkebunan kelapa sawit , 50,77% di antaranya diusahakan oleh perusahaan swasta (PBS), 37,45% diusahakan oleh rakyat (PR) dan sisanya diusahakan oleh perkebunan besar milik negara (PBN). Sentral produksi kelapa sawit di Indonesia berdasarkan data rata-rata tahun pada tahun 2012-2016 adalah Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat.

Begitu besarnya produksi dan sumbangan kelapa sawit terhadap negara. Apabila terus ditingkatkan produksi di masa depan akan terus meningkat jumlahnya. Hasil proyeksi produksi kelapa sawit tahun 2020 mencapai 41,32 juta ton. Sementara proyeksi konsumsi langsung kelapa sawit  tahun yang sama mencapai 4,63 juta ton.

Proyeksi konsumsi ini belum menggambarkan permintaan kelapa sawit karena proyeksi disusun hanya menggunakan data konsumsi dari susenas. Namun sangat disayangkan kontribusi besar kelapa sawit meninggalkan luka membekas terhadap Ibu Pertiwi. Pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan undang-undang seperti pembakaran hutan merupakan ironi. Amanah UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 26 secara jelas mengatur masalah pembukaan huan itu.

Seharunya  Indonesia mampu menegak an aturan pembukaan lahan tanpa harus dengan pembakaran hutan yang disengaja. Aemua orang tahu, pembakaran lahan berakibat meningkatnya jumlah emisi CO2, salah satu emisi gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global.

Selain itu  dengan membuka lahan industri perkebunan sawit berarti memaksa mengusir keberadaan orang utan di Indonesia. Orang utan yang merupakan kekayaan fauna  diberlakukan bagaikan hama yang menganggu keberlangsungan bisnis perkebunan sawit. Orang utan yang hampir punah pun terpaksa tergerus oleh keserakah manusia.

Semangat inilah yang sangat bertentangan dengan asas pembangunan keberlanjutan. Pembangunan yang bijak selayaknya diterapkan di kalangan masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi.

SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan program perluasan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015.

Seperti yang tertuang dalam program SDGs, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kita harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Pengelolaan efisien dalam penggunaan sumber daya alam milik bersama, dan cara membuang sampah beracun dan polutan adalah target penting untuk meraih tujuan ini. Selain itu mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah sama pentingnya, seperti halnya juga mendukung negara – negara berkembang untuk bergerak menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan pada 2030.

Produksi dan konsumsi kelapa sawit pun harus tetap terjaga dalam melindungi ekologi dunia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu kita menyumbang kelestarian dunia. Hal ini bukan lagi menjadi pilihan namun sebuah keharusan. Kita tidak akan lagi membuka lahan dengan pembakaran hutan. Benar, pembakaran lahan merupakan jalur pintas yang instan dalam membuka lahan. Namun cara ini tak patut digalakkan. Semangat antar pihak yang bertanggung jawab atas pengurangan pembakaran hutan merupakan salah satu dari 17 Tujuan Global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Untuk melawan isu lingkungan yang terus diteriakan Uni Eropa, produsen kelapa sawit harus lah bersertifikasi. Serifikasi ISPO merupakan program sertifikasi Indonesia (sustainable palm oil). Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan memastikan perusahaan perkebunan  dan usaha perkebunan kelapa sawit menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten. Kita berharap Indonesia dapat menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. ***

DWI ARIFIN

(Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, IPB University)