Investasi Bermasalah Bakal Diberi Sanksi

141

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengancam akan memberikan sanksi bagi investasi bermasalah.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Sahudi mengatakan, lembaganya tidak mengeluarkan izin usaha atau izin sebagai pialang berjangka untuk Guardian Capital Group atau GCG Asia Indonesia yang berasal dari Malaysia.

“Karena banyaknya laporan masyarakat terkait penawaran investasi secara fixed income (pendapatan tetap) untuk transaksi foreign exchange (forex) dari GCG Asia Indonesia,” katanya.

Menurut dia, hingga saat ini Bappebti belum pernah menerima pengajuan perizinan dari perusahaan tersebut. Untuk itu, pihaknya mengimbau agar mas yarakat mengecek terlebih dahulu status perizinan dari perusahaan yang menawarkan investasi di bidang perdagangan berjangka, baik untuk produk komoditas, index, mau pun forex.

Sahudi menjelaskan, kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan anggota bursa berjangka yang berbentuk perseroan terbatas dan telah memperoleh izin usaha pialang berjangka dari Bappebti.

Hal tersebut diatur dalam UU No 32/1997 tentang Perda gangan Berjangka Komoditi. Selain itu, setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kon trak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, dan seminar.

Bahkan, menghimpun dana margin, dana jaminan, kecuali memiliki izin dari Bappebti. “Kami mengimbau masyarakat agar mengenali modusmodus yang sering digunakan oleh entitas ilegal untuk menarik calon nasabah melalui situs website, media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan media lainnya. Sebab, saat ini memang banyak perusahaan dengan modus investasi bodong,” tegasnya.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M Syist turut menegaskan, sanksi pelanggaran terhadap berbagai ketentuan yang mengatur perdagangan berjangka komoditas juga telah diatur dalam UU No 32/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10/2011.

“Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanke tentuan tersebut, maka setiap pihak yang melanggar dikenakan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp20 miliar,” tegasnya. (C-003/Dni)***