Dan Satriana : Pemblokiran Sosmed Membatasi HAM Dalam Berkomunikasi

21

BISNIS BANDUNG — Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana mengungkapkan, membatasi akses terhadap media sosial atau media komunikasi  adalah tindak  membatasi hak asasi manusia untuk memperoleh, menggunakan dan menyebarluaskan informasi. Dalam era komunikasi dan informasi terbuka , pembatasan hak tersebut dapat langsung terlihat pengaruhnya pada kehidupan ekonomi, pendidikan, komunikasi dan kebebasan berpendapat masyarakat.

 Dalam konteks ini menurut Dan Satriana , pemerintah telah menggunakan kewenangan  melakukan pemutusan akses terhadap informasi/dokumen yang memiliki muatan melanggar hukum sesuai Pasal 40 ayat 2b UU nomor 19 Tahun 2016. Namun dalam aturan tersebut tidak dijelaskan indikator dan mekanisme penutupannya, sehingga berpotensi hanya berdasar pada tafsir atau selera pemerintah. Ini yang tidak boleh terjadi. “Prosedur penutupan akses informasi  tidak diatur dalam UU, sehingga  pembatasan harus lebih jelas diatur dalam UU agar dapat dipertanggungjawabkan. Karena aturan tidak mengatur prosedur pemutusan akses secara ketat dan terbatas, pemerintah mengambil kebijakan hanya berdasarkan tafsir dan kepentingan sepihak saja,” ungkap Dan Satriana , Senin pekan ini menjelaskan penuntupan akses media sosial oleh pemerintah..

Dan Satriana mengatakan , karena tidak ada penjabaran dari kewenangan yang diatur itu,  pemutusan didasari pertimbangan dari kepentingan pemerintah. Dalam hal ini  yang merasakan dampak dari pembatasan akses terhadap media sosial, yakni semua pengguna informasi untuk berbagai keperluan dan kepentingan. Sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur mekanisme pengaduan dan ganti rugi terhadap kebijakan pemutusan akses informasi ini.

Ditegaskan Dan Satriana, untuk  hal yang diambil oleh pemerintah terkait pembatasan terhadap media sosial , perlu  meminta penafsiran MK , agar diterapkan dalam kondisi dan syarat tertentu , bahwa penutupan informasi dilakukan secara ketat dan terbatas , selain meninjau relevansi menutup akses informasi pada saat ini. Pertimbangannya adalah pertimbangan kepentingan publik, bukan tafsir dan selera pemerintah.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari silam, pemerintah memutuskan membatasi aktivitas di media sosial untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama peredaran info hoax serta menghindari provokasi. Pemerintah memutuskan untuk membatasi sementara beberapa fitur dalam media sosial, baik itu Facebook, Instagram Whatsapp maupun Twitter.

Fitur yang dibatasi penggunaannya adalah unggahan foto dan video. Pemerintah beralasan, pembatasan konten berupa foto, video dan gambar diperlukan untuk menangkal peredaran misinformasi (hoax) yang mengancam keamanan.

Berdasarkan catatan, Indonesia bukan negara pertama yang membatasi akses terhadap media sosial. Negara lain ada yang memblokir akses terhadap media sosial , antara lain Cina .Negara ini paling aktif  memblokir beberapa situs dan aplikasi terbesar dunia, seperti Facebook, Google, Instagram dan lainnya. Negara  ini hanya membolehkan situs pencari dan media sosial dalam negeri  dengan kontrol yang ketat.
Kemudian Rusia yang sempat memblokir akses ke media sosial asal China WeChat pada pertengahan 2017 karena melanggar aturan registrasi. Selain itu, situs LinkedIn juga pernah diblokir di Rusia.
Korea Utara telah memblokir Facebook, Youtube, Twitter dan situs yang berasal dari Korea Selatan sejak 2016 lalu. Korea Utara merupakan salah satu negara yang aktif membatasi informasi dari luar negeri. Pemerintah setempat mengumumkan secara resmi pada 2016 memblokir Facebook, Youtube, Twitter dan situs yang berasal dari Korea Selatan. Kementerian Telekomunikasi Korea Utara menyebut bahwa pemblokiran dilakukan untuk membatasi akses dari luar negara itu.
Sri Lanka memblokir akses ke Facebook dan WhatsApp, Senin (13/05/2019), setelah sebuah postingan memicu kerusuhan anti-Muslim di beberapa kota. Kejadian ini merupakan dampak terbaru dari serangan beberapa bom bunuh diri di tiga gereja saat perayaan Minggu Paskah.
Mesir pernah memblokir akses ke media sosial pada 2010, ketika Hosni Mobarak masih menjabat sebagai Presiden.
Republik Kongo, Chad dan Uganda, negara di Afrika telah melarang penggunaan media sosial ketika proses Pemilu berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mencegah beredarnya informasi palsu terkait hasil Pemilu. (E-018) ***