Jelang Lebaran, Para Pelaku Usaha Tidak Jor-joran Menarik Minat Konsumen

15

BISNIS BANDUNG —  Komisioner Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI), Kodrat Wibowo, SE, Ph.D menyebutkan, pada minggu kedua bulan Ramadan tahun ini mulai terlihat persaingan usaha pasar modern , walau tidak menunjukan iklim persaingan yang jor-joran  dalam upaya menarik konsumen.

Dikemukakan Kodrat Wibowo, SE, Ph.D, berdasar jumlah laporan masyarakat tentang pelanggaran UU Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ke Kantor KPP Pusat maupun lima Kantor Perwakilan Daerah, tingkat persaingan antar pasar modern masih dianggap sehat. Namun KPPU saat ini belum memiliki alat ukur memadai dalam menilai persaingan di antara pelaku usaha pasar modern.

Dalam  bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, gencarnya diskon atau promosi potongan harga untuk menarik konsumen adalah hal wajar dan umum, bahkan terjadi juga di negara lain .” Namun jika terjadi perang harga , KPPU akan menyikapi dengan serius , bila dalam jangka menengah maupun jangka panjang berpotensi membahayakan posisi kemampuan usaha salah satu atau seluruh pelaku usaha yang bisa  mengakibatkan bangkrut ,” ungkap Kodrat.

Saat ini yang tengah marak adalah perang diskon, bukan perang harga menjelang Hari Raya Idul Fitri  bertepatan dengan konsumen yang telah menerima THR.

 Perang diskon , lanjut Kodrat akan menjadi perang harga  setelah

lebaran usai . Perang diskon terus bereskalasi menjadi tidak wajar, cenderung membahayakan kelangsungan para pelaku usaha.

Dalam masalah perang harga menurut Kodrat, tidak perlu aturan khusus  pengaturan perang harga, cukup diawasi, dimonitor dan ditindak secara intensif oleh pihak terkait , seperti Kemendag, Bank Indonesia, Kementan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, KPPU dan Badan Perlindungan Konsumen. “Perang harga dalam  bulan Ramadhan dan jelang Lebaran , memang sangat menguntungkan pelaku usaha ritel,  karena permintaan meningkat bahkan drastis sampai dengan 2-3 kali lipat dibandingkan pada bulan biasa,” ujar Kodrat seraya menjelaskan , perang harga konsumen , tentu  menguntungkan konsumen melalui harga yang lebih kompetitif , lebih murah , pilihan  bervariasi serta kualitas pelayanan dan barang yang lebih baik dibandingkan di pasar tradisional.

 Mengulas masalah kualifikasi/perijinan dan kadaluarsa, hal itu bukan ranah hukum KPPU, penjualan produk rusak atau kadaluarsa adalah pelanggaran

kriminal atau pidana. ” Terkait hal serupa itu ,KPPU akan berkoordinasi dengan sejawat di Satgas Pangan , khususnya Bareskrim bila memiliki atau memperoleh informasi tentang hal tersebut,” pungkas Kodrat kepada BB, Selasa di Bandung.

 (E-018)***