Kaukus Calon DPD RI: “Tujuh Masalah Di Jawa Barat Butuh Solusi Cepat dan Akurat”

17

Bisnis Bandung, (BB) — Kaukus Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia – DPD RI Jawa Barat dan Forum Silaturahmi Calon dan Mantan Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia – DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, mengajukan 7 (tujuh) pemikiran strategis, terkait kehidupan berpolitik, ekonomi dan pembangunan kepada pihak terkait. Kaukus dan Forum Silaturahmi berharap, menjadi bahan pertimbangan dan segera ditindaklanjuti.

Beberapa pemikiran strategis sebagai kritik, saran, catatan kepada KPU dan Bawaslu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pihak oposisi: (1). Kaukus Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia – DPD RI Jawa Barat dan Forum Silaturahmi Calon dan Mantan Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia – DPD RI menyatakan duka yang mendalam atas wafatnya lebih dari 554 Pekerja dan Pejuang Demokrasi dari penyelenggara dan aparatur keamanan karena tugas, tanggung jawab dan kecintaannya kepada negara telah mengorbankan hidup terakhirnya untuk lahirnya pemerintahan yang absah serta amanah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, bangsa dan negara. Demikian juga bagi 3.788 petugas yang sakit.

Kaukus dan Forum Silaturahmi berharap tanggung jawab KPU, Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk menangani masalah ini baik dalam pemberian santunan, biaya perawatan, juga “perwalian” bila ternyata ada dari keluarga yang meninggal memerlukan sokongan negara terutama untuk perikehidupan pendidikan anak dan keluarganya yang ditinggalkan bila mereka tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan kehidupan yang wajar secara kemanusiaan setelah ditinggal keluarga terdekatnya terutama bila meninggalkan anak anak yatim dan piatu. Hal yang terpenting adalah Akuntabilitas pemangku kepentingan untuk secara transparan dan profesional untuk meneliti sebab sebab tragedi nasional ini dan mengakui secara “gentle” bila ada sistem, managemen, serta profesionalisme pemangku kepentingan Pemilu dalam hal ini KPU dan Pemerintah yang lalai atau kurang responsif memitigasi dan menangani masalah kemanusiaan ini.

Berikutnya yakni: (2). Propinsi Jawa Barat bersama saudara sekandungnya DKI Jakarta dan Banten merupakan propinsi strategis di Indonesia, wilayah yang paling banyak penduduk dan pemilihnya sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi nasional dari Industri, Jasa terutama Jasa Keuangan, Land and Property, Pertanian, Perkebunan , Peternakan dan Perikanan, serta Pendidikan sehingga memerlukan perencanaan pembangunan yang integral antar wilayah dan daerah sehingga antar wilayah dan daerah ini tidak terjadi “kanibalisme ekonomi”, yang mana satu wilayah tumbuh sangat tinggi dengan APBD yang sangat tinggi Rp 83,26 Triliun seperti DKI Jakarta padahal jumlah penduduknya sekitar 10,46 juta (2018). Kanibalisme Ekonomi yang sangat terasa adalah ketika Propinsi Jawa Barat menjadi wilayah Industri Strategis bersama Banten, meliputi 60 persen Industri Nasional yang tetap mengandalkan pada Industri Padat Karya berbasis tenaga kerja murah, sehingga dengan perbedaan Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Regional (UMR) sering kali industri berpindah ke daerah dengan UMK lebih rendah mengambil kembali wilayah pertanian dan perkebunan. Sistem perpajakan dan posisi Jakarta sebagai pusat bisnis dan keuangan nasional, mengakibatkan industrinya dan segala permasalahan sosialnya ada di Jawa Barat tapi pajak Industrinya karena berkantor pusat di Jakarta menjadi hak DKI dan Pemerintah Pusat. Demikian juga dengan masalah Air Bersih, Electricity dan lingkungannya sebagai penyangga Jakarta, sehingga diperlukan perubahan pengaturan perundang-undangan, terutama Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) yang mengatur kembali penghitungan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih berkeadilan sehingga Jawa Barat dapat menangani masalah pembangunan dan kesejahteraan warganya. Hingga saat ini, Jawa Barat tetap menjadi wilayah dengan pertambahan penduduk paling tinggi baik karena kelahiran alami dan migrasi, sehingga saat ini penduduk Jawa Barat berjumlah 48 683,7 Juta (2018) dengan nilai APBD Rp 33,259 Triliun.

Pemikiran strategis berikutnya yakni (3). Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara dan Kawasan Bandung Selatan. Peraturan tersebut perlu dilakukan reevaluasi Perda, terutama oleh anggota DPD dan calon anggota DPD RI terpilih sesuai tupoksinya bersama DPRD Propinsi dan Gubernur/Wakil Gubernur Propinsi Jawa Barat, sehingga peraturan tersebut dapat menjawab persoalan yang tertinggal. Termasuk didalamnya membahas/memperkuat sanksi pidana, denda dan administrasi termasuk memberikan peluang impeachment warga kepada Gubernur/Bupati/Walikota bila terjadinya pembiaran yang fundamental terhadap pelanggaran peraturan di KBU dan KBS, dan bila masih kekurangan kekuatan hukum karena termasuk kawasan nasional strategis, maka para wakil rakyat, pemerintah dan warga dapat mengajukan permohonan Peraturan Pengganti Undang-undang kepada Presiden sehingga cepat adanya kepastian hukum.

Selanjutnya: (4).Pemerintahan Propinsi harus segera membangun Design Perencanaan Pengembangan Wilayah untuk menjawab tuntutan pemekaran, penggabungan wilayah otonomi tingkat Kabupaten/Kota. Jawa Barat sampai 2045 mempunyai jatah kuota nasional pemekaran wilayah sebanyak 59 daerah Otonomi Baru, hal itu juga penting karena merupakan janji dari Gubernur/Wakil Gubernur terpilih. Pemekeran Daerah Otonomi Baru yang lebih tertata dengan perencanaan serta kajian akademik dan lapangan yang kuat dan logis akan meningkatkan tatakelola pemerintahan yang partsipatif,  transparan, profesional dan akuntabel serta bisa meningkatkan DAU dan DAK bagi penanganan pertambahan anggaran pusat untuk pembagian alokasi penanganan masalah sosial pembangunan di Jawa Barat tentunya dengan sistem dan perencanaan administrasi serta tatakelola daerah yang lebih futuristik sehingga tidak menambah masalah kedepan beban anggaran birokrasi kedepan.

Kaukus Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia – DPD RI Jawa Barat dan Forum Silaturahmi Calon dan Mantan Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia – DPD RI pun menyarankan: (5). Peningkatan Kemampuan pembiayaan daerah, memprofesionalkan tata kelola pemerintahannya serta mendorong percepatan terbangunnya project project strategis nasional yang pasti meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti segera menuntaskan masalah masalah krusial di Jawa Barat antara lain Pembangunan Pelabuhan Patimban, Cisumdawu, Double Track Kereta Api Jakarta- Bandung, Citarum Harum, Pengelolaan Bandara Kertajati, Peningkatan Pembangunan Jalan di Selatan Jabar dan lain lain dengan tetap menjaga dan melindungi hak hak agraria warga pribumi, termasuk meningkatkan kesehatan dan tatakelola BUMD di Jawa Barat dan peran serta BUMN yang berkantor pusat di Jawa Barat serta swasta nasional dan asing untuk ikut memajukan pembangunan di Jawa Barat dan mensejahterakan kehidupan warganya.

Saran berikutnya yakni: (6). Pembangunan di Jawa Barat harus diperkuat dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang kuat mengenai perencanaan wilayah kabupaten/kota yang sinergis, kolaboratif dan saling ketergantungan sehingga fungsi wilayah berdasar anugrah alam dan sosial budayanya dapat dioptimalkan.

Pembangunan Wilayah dan Daerah tidak bisa berjalan sendiri sendiri apalagi di era globalisasi, industri 4.0 dan derasnya arus investasi nasional dan internasional ke Jawa Barat termasuk arus modernisasi seperti pembangunan Kereta Api China Jakarta Bandung yang tentunya akan semakin menciptakan kota kota modern baru terutama di Jawa Barat Tengah. Perlindungan terhadap hak hak agraria warga serta lingkungan hidup perlu dipertegas aturannya sehingga Orang Sunda sebagai pemilik lemah cai tidak tersingkir dari pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru, menjadi warga yang berada dipinggiran. Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya harus membangun sistem pengaturan hak hak Agraria yang melindungi pribumi karena konflik kedepan sebagaimana para futurolog menyatakan akan tertumpu pada persoalan Tanah, Air, dan Udara. Hak Hak Agraria yang lebih melindungi Pribumi bisa melakukan “benchmark” dengan hukum Agraria dan pengaturan adat di Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali dan Papua.

Saran/kritikan terakhir yakni: (7). Permasalahan permasalahan sosial pembangunan strategis lainnya yang penting untuk dituntaskan adalah: (1) masalah sosial kemanusiaan untuk memperkuat sistem jaring pengaman sosial masyarakat : Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai, mulai dari data, aplikasi, managemen, serta pengawasannya. (2) Bidang Pendidikan mulai dari pendidikan keluarga, informal, formal (SD,SMP, SMA/K, Perguruan Tinggi) serta pelatihan vokasional termasuk membangun pendidikan pesantren menjadi sumber lahirnya sumber daya manusia yang berbudi pekerti dan unggul. (3). Kebijakan kebijakan affirmative untuk keluarga dan perempuan baik yang dipedesaan dan memasuki pekerjaan di wilayah Urban bahkan Luar Negeri, agar keluarganya mendapat harapan hidup yang lebih layak untuk masa depannya. (4).

Mengatasi Kanabilisme Ekonomi akibat kebijakan industrialisasi berbasis buruh murah berstandar UMR dan UMK, sehingga dalam 25 tahun kedepan kesejahteraan buruh meningkat tetapi lingkungan untuk pertanian pangan, kehutanan dan lingkungan hidup terjaga.

Kaukus Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia – DPD RI Jawa Barat dan Forum Silaturahmi Calon dan Mantan Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia – DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat menyadari bahwa memperjuangkan dan memecahkan persoalan pembangunan dan sosial kemasyarakatan bukanlah persoalan yang semudah membaliktangan perlu konsistensi dalam menyusun perencanaan makronya, membangun sistem, memprofesionalkan managemen tatakelola, serta mengawasi pelaksanaannya.

Kaukus Calon DPD RI Jawa Barat ini adalah sebagai sarana silaturahmi, komunikasi, serta perumusan sikap bersama para tokoh tokoh yang menyepakati kaukus ini untuk berkontribusi dalam memecahkan persoalan persoalan publik di Jawa Barat dan Nasional.

Kaukus Calon DPD RI Dapil Jawa Barat 2019-2024 ini terdiri dari: Andri Perkasa Kantaprawira (36), Sapei, ST (59), Ellan Heryanto (45), Iwan Kusumawan, SH (50), Dr. Oktri Mohammad Firdaus, ST, MT.IPM (55), Ir. Muhamad Sidarta (54), Robby Maulana Zulkarnaen (58), Deni Suherman, S.Pd, M.Pd (44), Ir. H.

Ayi Hambali, MM. Dr. Abah Ruskawan MM (26), H. Mugi Sujana (53), Drs. Idris Ependi, MM (48) ,Udi, S.Ag (66), Ir. Suwidi Tono (61), Maulidan Isbar (51), Heri Purnama (70), Ust Asep Syaripudin (39). (E-018)****