Terdapat 21.200 Pekerja Dirasionalisasi

16

   KONFEDERASI Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyampaikan, hingga Januari 2019, terdapat 21.200 pekerja yang dirasionalisasi. Dari jumlah itu, terbanyak (90 persen) beketrja di berbagai pabrik  di Jawa Barat. Asosiasi Pertetekstilan (API) juga merilis terjadinya pemutusan hubungan kerja di berberapa pabrik tekstil dan produk tekstil  yang diderita antara 200.000 – 300.000 pekerja, terutama di Jabar dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Jumlah itu tidak termasuk para pekerja yang dirumahkan sementara waktu.

     Sejak awal tahun 2018 banyak pabrik tekstil dan produk tekstil yang mengurangi jumlah karyawannya. Di seluruh Indonesdia pekerja yang kehilangan pekerjaannya sampai 25.000 orang.  Menurut Ketua Umum KPN –seperti dimuat PR 31/5—terjadinya pemutusan hubungan kerja yang begitu besar terjadi di Jabar akibat betbagai masalah. Antara lain, membanjirnya impor TPT di pasar nasional. TPT Impor  itu mendesak TPT nasional karena harganya lebih murah dan kualitasdnya juga berdaya saing tinggi. Selain itu harga bahan baku cenderung terus naik. Pasar domestik makin lemah akibat daya beli masyarakat yang  stagnan  dan janji pemerintah memberikan insentif bagi industri padat karya, masih belum terealisasi.

     Sedangkan menurut para pengusaha, rasionaliosasi terpaksa dilakukan karena industri padat karya memang semakin tertinggal. Ketika dunia industri memasuki revolusi 4.0, fungsi parapekerja semakin diambil alih oleh tenaga robot. Digitalisasi industri merupakan tuntutan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Industri yand tidak segera masuk ke era 4.0 akan tertinggal. Konsekuensinya  pabrik itu tutup karena tidak punya modal melengkapi infrastrukturnya dengan mesin digital. Selain itu, industri TPT Indonesia kalah bersaing di pasar global bahkan di pasatr domestik. Masuknya barang impor yang makin deras, dipastikan, akan mendesak produk lokal. Khusus di Jabar, industrki TPT menghadapi beban berat pada sisi upah buruh. Selain jumlah pekerjanya sangat besatr, upah minimum kota  (UMK) di Jabar paling tinggi di seluruh Indonesia. Hal itu masih ditambah lagi dengan isu lingkungan hidup yang mengharuskan pabrik memiliki IPAL, dirasakan sangat berat. ”Kami bukan tidak peduli lingkungan hidup, tetapi kemampuan kami sangat terbatas,” kata salah seorang pemilik pabrik TPT.

      Lengkaplah alasan, mengapa di Jabar terjadi pemutusan hubungan kerja yang melibatkan puluhan ribu pekerja. Agar mereka dapat keluar dari berbagai masalah itu, banyak pabrik melakukan relokasi ke luar Jabar bahkan ke luar negeri. Lalu apa yuang harus dilakukan pemerintah menghadapi masalah pelik itu?.

      Pada Era Revoluisi Indistri Jilid 4, tidak mungkin industri, terutama industri manufaktur, menmghindari revolusi itu. Mau tidak mau, digitalisasi itu harus dilakukan dengan berbagai konsekuensinya. Artinya sudah sejak awal, pemerintah bersiap-siap menghadapinya. Antara lain mempersiapkan SDM berkemampuan teknologi digital. Kedua, menyapkan lapanghan kerja baru di sector lain yang masih membutuhkan tenaga manusia. Indistri itu antara lain industri kreatif bebasis kearifan lokal. Kemudian menumbuh-kembangkan perusahaan desa dalam upaya menyejahterakan rakyat desa. Diharapkan tenaga kerja desa terserap di desanya sendiri. Urbanisasi dapat dicegah. Para pekerja urban dan migran diharapkan dapat dikembaliklan ke desanya yang sudah memiliki lapangan kerja baru. Artinya dana desa harus terus digelontorkan dengan pengawasan dan bimbingan yang professional.

      Pemerintah juga diharapkan dapat membuika peluang ekspor bagi TPT yang lebih luas. Pembukaan pasar di luar negeri yang masih tertutup dapat segera dkidekati dengan diplomasi aktual. Diharapkan pemerintah dapat mendorong pasar domestik yang lebih terbuka dan tertata. Tanpa menmgabaikan ekspor, pasar domestik merupakan potemsi pasar dalam negeri yang sangat besar. Potensi itu harus segera diubah menjadi kekuatan nyata. ***