DPRD Jabar 2014-2019 Harus Selesaikan  “PR”

12

BISNIS BANDUNG- DPRD periode 2014-2019 masih mempunyai “PR” guna  menyelesaikan tugas-tugasnya hingga akhir masa jabatan September  nanti.

Di antaranya, BP Perda dan Pansus harus menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) murni 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atas laporan keungan tahun anggaran 2018.
“Pembahasan LHP dari BPK harus selesai dalam waktu 60 hari, sedangkan KUA PPAS harus sudah disahkan paling lambat Juni atau Juli 2019,” ungkap Ketua DPRD Jabar, Hj.Ineu  Purwadewi Sundari, Ahad (9/6) kepada wartawan di Bandung.   

Sebagaimana diberitakan Ineu Purwadewi Sundari akan mengakhiri jabatannya sebagai Ketua DPRD Jawa Barat pada tahun ini.  Politisi perempuan asal PDI Perjuangan itu  yang mengemban pucuk pimpinan dewan sejak 2014 harus menyerahkan kursi kepemimpinannya kepada Partai Gerindra, karena   berdasarkan hasil Pileg 2019 untuk DPRD Jabar, partai besutan Prabowo Subianto itu  menempati posisi pertama.

Dengan demikian, jabatan Ketua DPRD Jabar  akan diisi  oleh politisi  Partai Gerindra. Dinamika politik di Jawa Barat pada Pemilu 2019 cukup tinggi, sehingga mengubah konstelasi politik J dalam kepemimpinan DPRD Jabar.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu kalah saing dengan    Gerinda dan   PKS. Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat,  Gerinda mendapatkan sebanyak 4.182.896 suara, di posisi dua ada PKS dengan 3.529.869 suara, sedangkan PDIP menempati urutan ketiga dengan 3.519.559 suara. Sedangkan partai Golkar  di urutan keempat dengan jumlah suara 2.933.982.

PKB secara mengejutkan berada di lima besar dengan meraup 1.893.303 suara. Sedangkan partai Demokrat berada di urutan keenam dengan raihan suara sebanyak 1.784.417. Hal itu membuat partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu harus merelakan kursi unsur pimpinan DPRD provinsi Jawa Barat.

Partai lain, seperti PAN mendapat 1.352.742 suara, PPP 1.124.578 suara, Nasdem 1.040.625 suara dan Perindo 671.781 suara.

Partai tersebut secara matematis akan menduduki kursi DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 dengan jumlah kuota kursi bertambah menjadi 120 kursi dari sebelumnya hanya 100 kursi.

Sedangkan partai yang bisa dipastikan tidak lolos untuk melaju ke DPRD Provinsi adalah Berkarya 562.820 suara, PSI 391.666 suara, Hanura 296.825 Hanura, PBB 278.818 dan di urutan terakhir adalah PKPI: 48.781 suara.

“Partisipasi masyarakat terhadap pemilihan anggota legislatif DPRD Provinsi sebanyak 79.12% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 33.276.905 dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 27.385.275,” ujar Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok.

Perolehan suara Gerindra itu membuat mereka mendapat jatah menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD provinsi Jawa Barat. Para pengurus partai ini akan menunggu keputusan dari   Prabowo Subianto selaku ketua umum untuk menunjuk siapa yang akan menduduki jabatan tersebut.

“Kami tunggu saja nanti karena (penentuan posisi jabatan ketua Dewan) itu keputusan ketua umum, sekarang kami masih dalam tahapan pemilu,” kata Wakil ketua DPD  Gerinda Jawa Barat Syahrir. (B-002)***