Citarum Dapat Suntikan Dana dari Bank Dunia Menanam Sikap ”Tabu” Buang Sampah ke Sungai

21

   RABU 12 Juni, kemarin, alat ukur ketinggian air Sungai Citarum di perbatasan Bojongsoang-Baleendah, menunjukkan penurunan drastis. Akibat hujan yang semakin jarang turun di kawasan Bandung dan sekitarnya, tumpahan air dari semua anak sungai Ciatrum, baik dari utara maupun dari selatan, semakin kecil. Kalaupun masih mengalir, air di beberapa anak sungai, mulai terlihat perubahan warna ke arah hitam  bak comberan.

    Hampir sebulan penuh (Mei/Juni), pengerukan Citarum Kolot dan Citarum Anyar,  terus dilakukan. Di Citarum Kolot yang panjangnya hanya beberapa ratus meter, lumpur dan sedimen yang membuat sungai itu semakin dangkal, kini sudah selesai dikeruk, mengerahkan dua buah kendaraan pengeruk (becku). Pengerukan berlanjut ke sungai utama dengan membuang sedimen yang menggunung di tepi sungai sebelah utara.

    Harus kita akui, Gerakan Citarum Harum, dan perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap Sungai Citarum, memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Aliran sungai menjadi lebih lancar, warna-warni terutama warna hitam sudah tidak dominan lagi. Bahkan di beberapa  titik,  air terlihat semakin bening. Sayang, orang yang membuang sampah ke sungia masih saja terjadi. Sampah rumah tangga masih sering kali tampak di permukaan air, ikut  ke arah hilit, sebagian menumpuk di tikungan sungai. Artinya, penanganan Citarum dengan biaya yang cukup besar itu, belum mampu menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai.

     Sedangkan banjir yang terjadi setiap musim penghujan, memang amat sulit ditangani. Banjir itu sangat dipengaruhi perubahan musim dan anomali cuaca. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam pembangunan, berpengaruh sangat besar pula. Banjir di daerah Bojongsoang, Baleendah, dan Dayeuhkolot, tampaknya tidak akan segera tertanggulangi bahkan diprediksi akan meluas ketika hujan datang. Masalahnya, daerah resapan air di daerah Bojongsoang sekarang semakin habis, berubah fungsi menjadi perumahan. Daerah Cikoneng samapi Ciganitri ang tadinya berupa kolam pembibitan ikan, sawah, dan kebun,  kini sudah menjadi kompleks perumahan. Jelas air dari utara akan langsung mengalir, masuk ke Sungai Ciatrum. Deras dan volume air yang tinggi tidak akan tertampung kolam retensi. Akibatnya banjir akan terjadi lebih parah dari tahun ini dan sebelumnya. Tengok saja pembangunan real estat di Bojongsoang yang menghabiskan lahan puluhan hektar itu pasti berrdampak negatif terhadap resapan air. Untuk kepentingan pendapatan asli daerah, pemerintah mengeluarkan izin, meski harus mengorbanklan kepentingan masyarakat bawah dan lingkungan hidup di Cekungan Bandung.

      Perhatian terhadap Citarum, bukan hanya datang dari pemerintah dan lembaga serta relawan lokal, regional, dan nasional saja. Belum lama ini, Bank Dunia menggelontorkan dana Rp 1,4 triliun. Dana itu murni untuk penanganan sungai yang petrnah menyandang  predikat ”terkotor” sedunia itu. Kita patut bersyukur dan mengapresiasi perhatian Bank Dunia tersebut, apalagi kalau dana itu benar-benar berupa infak, bukan piutang bank. Dunia internasional menaruh perhatian besar terhadap Citarum. Masalahnya, aliran sungai yang sangat kotor itu, pada akhirnya akan mengotori laut. Segala biota laut akan tercemar bahkan punah. Hal itu juga akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan alam, baik secara nasional maupun internasional.

      Pemerintah dan lembaga yang kini bertugas menangani Citarum hendaknya mengaudit secara cermat, penggunaan dana tersebut. Menurut kabar, Pemerintrah Priovinsi Jabar akan membuat peta, titik-titik mana saja yang memerlukan dana besar dalam penanganannya. Seyogianya, pemetaan itu bukan dibuat setelah ada dana. Pemetaan itu harus dibuat jauh-jauh hari sebelum gerakan dilakukan. Pencarian dan pengumpulan dana justru dilakukan setelah perencanaan, termasuk pemetaan, terwujud berupa blue print. Apabila dana masuk, tinggal menggunakannya saja. Perencvanaan dibuat bukan untuk mengbiskan dana, tetapi sebaliknya. Dana diadakan untuk menggarap rencana yang telah disusun. Perencanaan dibuat oleh  Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, bekerja sama denghan Pemprov, Pemkab dan Pemkot yang ada di sepanjang aliran Sungai Citarum, Pelaksanaan dilakukan oleh Gerakan Citarum Harum bersama Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Dari perencanaan itu, besaran biaya akan muncul. Tinggal kewajiban pemerintah menentukan pos pengadaan biaya pada APBN/APBD.

       Karena perencanaan sudah benar-benar matang, ketika ada lembaga di luar pemerintah memberi pinjaman atau hibah/infak, pelaksana tinggal menggunakannya  saja. Gerakan Cigtaruim Harum yang dilakukan Kodam III/Siliwangi sudah tepat sasaran. Sebaiknya pembagian seksi bukan hanya berdasarkan wilayah aliran sungai, tetapi meliputi pemasyarakatan, pekerjaan fisik, dan pengawasan serta penegakan hukum. Ke dalam seksi/subseksi pemasyarakatan, ada gerakan penyadaran masyarakat. Gerakan penyadaran itu harus secara persuasif memberi arahan terhadap masyarakat tentang kebersihan, cara membuang sampah yang benar. Gerakan itu harus mampu menanamkan sikap ”tabu” bagi masyarakat membuang sampah ke sungai.

       Upaya menanamkan sikap ”tabu” buang sampah sembarangan itu, merupakan gerakan pemasyarakatan yang mendasar. Tanpa kesadaran masyarakat, gerakan pemeliharaan Citarum akan sia-sia. Karena itu, biaya pemasyarakatan itu harus terus ditingkatkan. Komunikasi tatap muka dengan masyarakat di tiap RW di sepanjang bantaran sungai harus segera dilakukan. Hal itu pasti membutuhkan biaya. Serkarang biaya itu ada. Tinggal pelaksanaannya. Biaya itu termasuk pembuatan infrastruktur penunjang berupa bak sampah  (TPS), MCK, septiteng massal, dan sebagainya.

       Dana Bank Dunia itu haruis dijaga agar tidak terbawa arus ke hilir tanpa bekas. ***