DPRD Jawa Barat Masih Punya ”PR”

6

BISNIS BANDUNG- DPRD periode 2014-2019 masih mempunyai “PR” guna  menyelesaikan tugas-tugasnya hingga akhir masa jabatan September  nanti.

Di antaranya, BP Perda dan Pansus harus menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) murni 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atas laporan keungan tahun anggaran 2018.

“Pembahasan LHP dari BPK harus selesai dalam waktu 60 hari, sedangkan KUA PPAS harus sudah disahkan paling lambat Juni atau Juli 2019,” ungkap Ketua DPRD Jabar, Hj.Ineu  Purwadewi Sundari,  baru-baru ini kepada wartawan di Bandung.

Ineu Purwadewi Sundari akan mengakhiri jabatannya sebagai Ketua DPRD Jawa Barat pada tahun ini.  Politisi perempuan asal PDI Perjuangan itu   mengemban pucuk pimpinan dewan sejak 2014 harus menyerahkan kursi kepemimpinannya kepada Partai Gerindra, karena   berdasarkan hasil Pileg 2019 untuk DPRD Jabar, partai besutan Prabowo Subianto itu  menempati posisi pertama.

Dengan demikian, jabatan Ketua DPRD Jabar  akan diisi  oleh politisi  Partai Gerindra. Dinamika politik di Jawa Barat pada Pemilu 2019 cukup tinggi, sehingga mengubah konstelasi politik  dalam kepemimpinan DPRD Jabar.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu kalah saing dengan    Gerinda dan   PKS. Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat,  Gerinda mendapatkan 4.182.896 suara, di posisi dua ada PKS dengan 3.529.869 suara, sedangkan PDIP menempati urutan ketiga dengan 3.519.559 suara. Sedangkan partai Golkar  di urutan keempat dengan jumlah suara 2.933.982.(B-002)***