Walhi : Transparansi Pelaporan Bank Dunia Alokasikan Dana Tp 1,4 Triliun Untuk Citarum

52

BISNIS BANDUNG — Asian Development Bank (ADB) mengalokasikan dana sekitar Rp1,4 triliun yang bakal disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penanganan berbagai permasalahan sampah di Sungai Citarum.  Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin permasalahan sampah di sungai sepanjang 270 kilometer itu benar-benar tuntas.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk dua hal, yakni edukasi dan membeli peralatan teknologi sederhana. Dana tersebut diperoleh dari Bank Dunia melalui kerja sama yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ketua Walhi Jabar, Dadan Ramdan, S.Si mengatakan, Walhi Jabar  menganalisis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, berbagai program penanganan Citarum baik dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat  belum efektif dan signifikan dalam mengatasi masalah lingkungan DAS Citarum , terutama masalah penanganan lahan kritis didaerah tangkapan air, pencemaran limbah industri maupun sampah rumah tangga dan komersil. Hingga saat ini limbah dan sampah masih ada di anak sungai Citarum maupun di Sungai Citarum,” ungkapnya.

Mengenai masalah transparansi  anggaran , menurut Dadan Ramdan, masih ada kendala, transparansi pelaporan penggunaan anggaran berbagai proyek  , sejauh ini masih sulit diakses oleh komunitas maupun masyarakat. Khusus proyek Citarum Harum yang sudah berjalan satu tahun , juga kita tidak  jelas transparansi pelaporan penggunaaanya, berapa yang sudah dikeluarkan, untuk apa saja dan siapa yang melaporkan, padahal ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di lapangan. Kalau proyek ICWRMIP sudah ada audit dari Bappenas sementara proyek Citarum Bestari 2014-2018 sampai saat ini belum ada audit. Dalam kurun waktu 2008- 2018 hampir  Rp 2,5 triliun dana digunakan untuk penanganan Citarum melalui ICWRMIP (2008-2014) dan Citarum Bestari (2013-2018).

Walhi merekomendasikan, sebaiknya anggaran proyek Citarum dalam enam tahun ke depan, jangan lagi menggunakan dana pinjaman, dari lembaga keuangan atau perbankan internasional , seperti  ADB, Word Bank dan lain-lain, karena akan menjadi beban utang rakyat dan negara. “Walhi Jawa Barat akan melakukan penolakan,  kita sudah menyatakan penolakan utang untuk Citarum sejak tahun 2008 hingga sekarang, kita sudah  mengagalkan pinjaman ADB dalam proyek ICWRMIP sehingga tidak lanjut.

Walhi Jabar menilai, Satgas Citarum belum bekerja maksimal, dokumen rencana aksi PPK DAS Citarum juga baru ada bulan Maret 2019. Walaupun kita melihat ada percepatan dari Satgas dengan membuat dokumen rencana aksi PPK DAS Citarum dan SK Gubernur mengenai tim Satgas Citarum, tapi baru ada bulan Maret 2019. Soal dokumen rencana aksi PPK DAS Citarum yang dibuat oleh Gubernur Jabar, juga belum dikonsultasikan kepada publik komunitas apalagi masyarakat luas, tramsuk rencana pinjaman juga tidak pernah dikonsultasikan. “Sebaiknya Gubernur Jabar Ridwan Kamil, membuka akses informasi seluas-luasnya dengan memanfaatkan posko Satgas Citarum yang telah ada, baik rencana maupun pelaporannya,”ujar Dadan Ramdan, Senin .

Menurut Dadan,  komunitas-komunitas yang sudah lama melakukan upaya penanganan lingkungan DAS Citarum secara swadaya, sebaiknya dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program penanganan Citarum. Komunitas harus mendapatkan manfaat atas program-program penanganan Citarum, harus menjadi subjek , bukan objek, termasuk dalam penanganan sampah, banyak komunitas yang sudah bergerak dalam pengelolaan sampah harus disupport.

Tekait pinjaman yang bakal dikucurkan i ADB , Walhi Jabar meminta Gubernur Jabar dan Pemerintah Pusat (Bappenas) untuk  mempertimbangkan kembali rencana kerjasama dengan Bank Dunia untuk menangani masalah Citarum . Walhi Jabar meminta penanganan Citarum tidak mengandalkan utang dari pihak manapun. Walhi juga berharap komunitas dan masyarakat bisa melakukan pemantauan atas proyek Citarum Harum sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjalankan akuntabilitas proyek.

Sementara itu, Mantan Ketua Dewan Nasional Walhi 2012 – 2016, Dadang Sudardja menyebut masalah  yang harus dipertanyakan adalah mekanisme dan penggunaan anggaran,  harus ada satu proses perencanaan yang  benar, outputnya jelas, juga harus ada evaluasi terhadap kinerja saat ini. “Soal pendanaan jangan asal terima saja dan menjadi beban hutang rakyat. Kita harus belajar dari kegagalan projek yang dananya berasal dari pinjamam juga. Karena perencanaannya tidak bagus dan tak kunjung selesai ,  program Citarum gagal. Termasuk Projek Inteegreted Citarum Water Resource Manajemen Project.

Dadang Sudardja menegaskan, penganggaraan untuk Citarum saat ini apa memang harus ngutang? Atau ini ada muatan lain. “Bank Dunia itu rentenir yang kerjanya meminjamkan uang. Saran saya harus ada evaluasi terhadap pelaksanaan program sampaikan ke publik secara terbuka. Sudah seperti apa pelaksanaan program Citarum Harum? Apa saja yang menjadi kendala dan permasalahan. Soal transparansi penggunaan anggaran, sejauh ini masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Ini penting untuk dipublikasikan secara jelas dan terbuka supaya masyarakat a tahu, mengerti dan paham. “Sebagai aktivis dan pegiat lingkungan, saya akan mengajak masyarakat untuk mempertanyakan dan meminta pemerintah untuk terbuka dalam masalah ini,”ungkapnya.  ( E-018)***