Goncangan Industri Jadi Alasan Mereformasi Sistem Pengupahan

38

BISNIS BANDUNG-Tingkat kepatuhan melaksanakan  ketentuan upah minimum, khususnya di tujuh kabupaten/kota yang mendapat UMK tertinggi semisal Kab.Karawang, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok, Kab/Kota Bogor dan Kab.Purwakarta sangat rendah. Fenomena ini  telah menimbulkan goncangan bagi industri padat karya di beberapa daerah Jawa Barat.

“Ketidakpatuhan penerapan upah minimum ada di area utama, yaitu tidak terpenuhinya upah minimum serta pembayaran upah minimum kepada pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun,”ungkap  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Drs.Mochamad Ade Afriadi,M.T dalam  jumpa pers di Kantor Disnakertrans Jabar Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, Rabu (19/6/2019).

Menurut M.Ade Afriandi,  upah minimum  di tujuh kabupaten/kota di Jabar itu merupakan upah minimum  kab/kota tertinggi di Indonesia.

“Tentu saja berdampak pada kegoncangan industri, terutama dengan skala kecil dan menengah, industri karya khususnya garmen, industri yang menghadapi persoalan harga dunia seperti perkebunan dan sebagainya,” tuturnya seraya menyebut rendahnya kepatuhan dan goncangan industri tersebut merupakan alasan kuat melakukan reformasi kebijakan pengupahan untuk Provinsi Jabar.

Dalam 100 hari pertama kinerja  Kadisnakertrans Jabar, tercatat tujuh SK Gubernur berkaitan dengan pengupahan yang telah dikeluarkan. Yaitu, SK Gub tentang UMSK Kota Sukabumi, SK Gub tentang UMSK Kab.Cianjur, SK Gu tentang UMSK Kab.Purwakarta, SK Gub tentang UMSK Kab.Bekasi, SK Gub tentang UMSK Kota Bekasi, Sk Gub tentang umah minimum khusus perkebunan dan SK Gub tentang upah minimum  khusus TPT Kab.Bogor.

“Saya  berterima kasih kepada Gubernur , Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran pemerintah yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Disnakertrans ini. Pun  kepada seluruh stakeholder ketenagakerjaan, para pengurus dan anggota SP/SB, Apindo, Kadin dan perwakilan OPD lain dalam LKS Tripartit untuk bersama mewujudkan ketenakerjaan yang lebih baik,” ucapnya lirih.

Dalam bidang pengupahan itu, kata M.Ade Afriandi, Disnakertrans Jabar merencanakan beberapa kegiatan terkait yang sedang dilakukan. Yaitu, merancang perubahan kebijakan khusus pengupahan melalui  proses konsultasi dan sosialisasi yang akan diumumkan bulan November 2019 melalui SK Gubernur mengenai upah minimum untuk tahun 2020.

Tak kalah pentingnya adalah  membentuk Task Force Pengupahan yang terdiri dari berbagai elemen stakeholder ketenagakerjaan, disnaker kabupaten/kota, perbankan, OPD lain (Dinas Indag dan KUKM) dengan menyertakan ILO.

Kemudian, menyelenggarakan Buyer Forum yaitu forum untuk para pemegang brand dalam sistem Global Supply Chain Garmen yang direncanakan berlangsung di Bandung pada akhir tahun 2019.(B-002)***