Zonasi PPDB Dibanjiri Protes

48

BELAKANGAN ini  kalangan  orang tua diramaikan dengan  diterapkannya penerimaan  calon siswa atau lebih dikekenal  penerimaan peserta didik baru  (PPDB) bagi SMPN dan SMAN/SMKN melalui  sistem zonasi (jarak). Yah…nyaris di semua tempat sistem zonasi dihujani protes, ketidaksetujuan  atas kebijakan  yang dinilai merugikan  prestasi siswa.

Sistem zonasi tersebut terus menuai kontroversi. Di sejumlah daerah, kebijakan ini bahkan berbuntut aksi demonstrasi. Orangtua murid ramai-ramai memprotes dan mendesak agar sistem itu dicabut karena dinilai mempersulit siswa untuk mendapatkan sekolah negeri.

Berbagai kritik sesungguhnya bukan kali ini terjadi. Sejak diterapkan pertama kali pada 2017-2018, sistem zonasi langsung dihujani dengan tuntutan evaluasi. Kalangan yang tidak setuju berargumentasi, sistem zonasi kontraproduktif dengan tujuan pemerataan pendidikan yang ingin dicapai dalam kebijakan ini.

Argumentasi ini diperkuat kondisi di lapangan yang menunjukkan banyak siswa dengan nilai Ujian Nasional (UN) bagus kalah bersaing dengan siswa “biasa-biasa saja” karena tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Belum lagi jumlah sekolah yang tak merata di suatu daerah. Kemudian,  zonasi juga dianggap minim sosialisasi.

Terhadap berbagai persoalan ini Kemendikbud bergeming. Kendati telah melakukan evaluasi, belum ada rencana untuk mencabut kebijakan zonasi. Apa pertimbangannya? Benarkah zonasi merupakan wujud keadilan dalam sistem pendidikan nasional? Bagaimana dengan kualitas sekolah yang belum merata?

Itulah  “PR” yang belum bisa dipecahkan, meski  kita sadari bahwa yang namanya pendidikan  senantiasa bergerak dinamis sesuai dengan tuntutan  zaman.  Tak pelak lagi, dunia pendidikan Indonesia dalam beberapa hari terakhir bergejolak akibat permasalahan zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Penerapan zonasi sekolah telah berlangsung namun masalah dan keresahan masyarakat masih terus terjadi. Permasalahan yang kembali muncul dalam PPDB tahun 2019 akibat kualitas dan kuantitas pendidikan Indonesia tidak mengalami perbaikan signifikan.

Zonasi atau jarak  sekolah tidak akan menjadi masalah apabila pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan kuantitas sekolah dengan jumlah calon peserta didik dan standar kualitas sekolah yang merata di semua wilayah.  Jika tidak,  maka akan terus berlangsung bertahun-tahun kisruh  saat PPDB dilaksanakan.

Arif Saefudin, Jl Holis Bandung