Mahi : Secara Kasat Mata Fasilitas Umum Belum Sesuai Harapan

8

BISNIS BANDUNG – Pengamat pemerintahan dan politik Universitas Islam Negeri  Sunan Gunung Djati, Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si mengatakan, pelayanan publik di wilayah Jawa Barat secara keseluruhan  belum sesuai  harapan, khususnya yang terkait dengan fasilitas umum.

 “Namun, itulah di antaranya yang kasat mata kita lihat dalam kehidupan sehari-hari,”ungkap Mahi.

Disebutkan, banyak hal yang menjadi penyebab pelayanan publik di Jawa Barat belum optimal, di antaranya jumlah penduduk Jawa Barat yang terlalu banyak, termasuk di  tingginya angka migrasi antar kota di Jabar, termasuk migrasi dari  provinsi lain. Hal itu menyebabkan kurangnya fasilitas umum , sehingga terkesan sedikit. Padahal bukan fasilitas umum yang sedikit, tetapi orangnya yang banyak. Kemudian, pengendalian kendaraan, baik kendaraan roda empat maupun roda dua  tidak seimbangkan dengan fasilitas  jalan, sehingga setiap hari, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya jumlah kendaraan selalu overload yang mengakibatkan terjadinya kemacetan. Selain ada ketidakseimbangan fasilitas umum dengan jumlah penduduk,   mungkin termasuk jumlah pegawai pelayanan publik, hingga mereka tidak dapat melayani secara optimal, selain  karena tidak professional. Sebetulnya, ujar Mahi ,  luas wilayah tidak terlalu menjadi permasalahan walau memang akibat luasnya wilayah bisa juga menyebabkan kelompok masyarakat tertentu, terutama yang berada di daerah terpencil seringkali tidak terperhatikan. Bahkan, pada satu sisi luas wilayah justru dapat menjadi sumber daya yang positif untuk peningkatkan pelayanan, jika para pejabat yang memiliki kewenangan dan tugas pelayanan cerdas dalam mengoptimalikan luas wilayah dalam konsep pemerataan pembangunan. ” Luas Jawa Barat dari dulu sampai sekarang tetap seperti ini  yang dimekarkan adalah pemerintahan yang mengelola wilayah Jawa Barat. Pemekaran pemerintahan menjadi solusi untuk optimalisasi pelayanan, tetapi bisa  sebaliknya, jika pemerintahan yang dimekarkan belum siap,” ungkapnya Mahi, Rabu di Bandung.

Menurutnya, jika pemekaran dalam konteks penambahan kabupaten/kota di Jawa Barat, diketahui memang ada beberapa kabupaten di Jawa Barat yang terlalu luas , sehingga rentang kendali dari pemerintahan kabupaten/kota cukup jauh, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Namun, sebetulnya kalau konsepsi otonomi dengan delegasi kewenangan sudah dilaksanakan dengan benar dan optimal, bila titik pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat berada pada pemerintahan paling dekat dengan rakyat, misalnya, Pemerintahan Desa, sehingga  pemekaran tidak perlu dilakukan. Hal itu dapat terjadi karena Pemerintahan Desa diberdayakan secara optimal, baik dari sisi anggaran pendukung maupun sumber daya manusia yang ditugaskan di Pemerintahan Desa , saat ini pengendalian anggaran lebih dominan di pemerintahan kabupaten/kota, sehingga mendorong pemekaran kabupaten/kota menjadi sangat penting.

Bila merujuk pada provinsi  Jawa Tengah dan Jawa Timur jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat seharusnya di atas tiga puluhan seperti halnya Jawa Timur dan Jawa Tengah , tetapi jumlah penduduk Jawa Barat lebih banyak dari kedua provinsi tersebut.

Berdasar peraturan perundang-undangan, syarat untuk pemekaran daerah kabupaten/kota  harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Syarat administratif  adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota , persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah  mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Untuk syarat fisik  paling sedikit terdapat  lima kecamatan untuk  kabupaten dan empat kecamatan untuk pembentukan kota,  lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Beberapa wilayah yang dimekarkan di Provinsi Jawa Barat, antara lain Kota Cimahi, KBB, Kota Banjar,  terakhir Kabupaten Pangandaran, pada awal terbentuk

 terlihat kesulitan, tetapi setelah berbagai sumber daya mereka optimalkan, akhirnya dapat memenuhi sebagai wilayah kabupaten/kota yang ideal, seperti Kota Banjar.

Ditambahkan Mahi , yang terpenting bagi pemerintah adalah masyarakat sejahtera lahir batin. Pemerintah tidak harus perhitungkan untung rugi jika menyangkut pelayanan terhadap masyarakat karena pemerintah itu bukan perusahaan yang bertransaksi jual beli dengan rakyatnya. Sepanjang dampak dari pemekarasan wilayah itu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, dalam artian dapat mensejahterakan masyarakat, itulah  yang harus jadi prioritas pemerintah. (E-018)***