Meski Berat, Harus Dipikul

6

Masyarakat pengguna BBM dan LPG bersubsidi
selalu meminta pemerintah mempertahankan subsidi
.Justru pemerintah wajib mencari
sumber dana yang cukup besar di luar minyak dan gas
sehingga subsidi tidak usah dihapus.
Benar, subsidi BBM dan LPG itu sangat memberatkan
belanja pemerintah. Namun seberat apapun,
pemerintah harus mampu memikulnya.

VOLUME konsumsi gas LPG tabung 3 kg sejak tahun 2016 terus melonjak dan melampaui pagu yang ditentukan pada anggaran. Tahun 2018 lalu, seperti dimuat KOMPAS 27/6, konsumsi LPG 3 kg mencapai 6,53 miliar kilogram padahal pagu yang ditentukan APBN maksimal 6,45 miliar kg. Tahun 2017 juga terjadi realisasi penggunaan LPG 3 kg 6,31 miliar kg sedangkan pagunya 6,2 miliar kg. Bukan hanya penggunaan LPG yang melampaui pagu, hal itu terjadi pula pada pengguaan BBM bersubsidi. Tahun 2018 lalu, penggunaan BBM bersubsidi mencapai Rp Rp 91,07 triliun padahal pagu anggatran pada APBN hanya Rp 46,67 triliun. Tahun 2019 juga penggunaan LPG dan BBM bersubsidi sampai April 2019 sudah lebih dari sepertiga pagu anggaran.Ada beberapa faktor yang memengaruhi melonjaknya penggunaan LPG dan BBM bersubsidi, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan konsumsi masyarakat. Harga minyak dunia dari tahun ke tahun selalu mengalami fluktuasi. Kurs mata uang rupiah terhadap dolar AS tampak terus melandai. Sedangkan konsumsi masyarakat makin tinggi sesuai dengan populasi penduduk, gaya hidup masyarakat yang terus berubah dari investatif ke konsumtif. Belum lagi, penentuan harga jual BBM dan LPG yang ditentukan pemerintah. Harga jual BBM, khususnya, berada di bawah harga keekonomian.

Faktor lain yang memengaruhi melonjaknya konsumsi masyarakat terhadap LPG dan BBM bersubsidi ialah pembangunan infrastruktrur yang masif dewasa ini. Terba­ngunnya jalan tol Trans Jawa dan beberapa ruas jalan di hampir semua daerah di Indonesia, mendorong mobilisasi maasyarakat. Contoh konkret, meningkatnya jumlah pemudik pada Ramadan dan Indulfitri tahun ini. Penyebaran penduduk dari kota besar ke kampung halaman, mendorong orang menggunakan BBM dan LPG bersubsidi. Volume kendaraan yang makin tinggi dan beragam, khusunya kendaraan pribadi, berakibat makin besarnya penggunaan BBM bersubsidi. Makin masifnya pemasyarakatan penggunaan gas sebagai bahan bakar rumah tangga dan perdagangan, mendorong rakyat beralih dari kayu bakar atau minyak tanah ke gas. Di perdesaan dipastikan, penggunaan LPG 3 kg (bersubsidi) jauh lebih banyak dibanding konsumsi gas 12 kg (nonsubsidi).

Pemerintah tidak mungkin terus menerus mempertahankan subsidi BBM dan LPG. Banyak pendapat dari Gedung DPR, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan, yang memberi arahan terhadap pemerintah agar mampu mengurangi bahkan menghapus subsidi. Tampaknya, pemerintah (presiden) tidak punya niat seperti itu.
Indonesia tidak mungkin terus menerus menyedot BBM dan LPG. Cadangan minyak di perut bumi Indonesia sebentar lagi habis. Kita pernah menjadi negara penghasil dan pengekspor minyak, sekarang kita menjadi pengimpor minyak dalam jumlah cukup besar. Namun kita patut percaya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan menjadi negara penghasil bahan bakar berbasis nabati. Kita punya banyak bahan baku BB. Kita berharap, gonjang-ganjingBBMdan LPG itu mwenjadi inspirasi bagi para peneliti nasional dalam nmenemukan bahan baku itu.

Indonesia merupakan negara penghasil minyak sa­wit Diketahui limbah minyak kelapa sawit dapat dijadikan bahan baku bahan bakar nabati. Di samping limbah sawit, Indonesia memiliki lahan cukup luas untuymk penanaman berbagai tanaman yang dapat dijadikan bahan dasar energi setara minyak (BBM).
Terhadap penemuan bahan baku bahan baku itulah yang harus didorong dan difasilitasi pemerintah.***