Perlu Perda Mengatur Jasa Jaringan Optik

10

BISNIS BANDUNG- Hingga saat ini banyak penyedia jasa jaringan optik yang serampangan dalam mekanisme penyediaan hingga layanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, sudah saatnya dibuat peraturan daerah yang berkaitan dengan jaringan fiber optik.
“Diperlukan sebuah perda untuk mengikat kabupaten/kota agar seluruh jaringan di setiap kabupaten/kota dapat terintegrasi,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tate  Komarudi kepada pers, pekan ini di Bandung.

Menurut Tate, Pemkab  Cirebon  belum mewujudkan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan mengelola fiber optik  padahal sejak dibangun fiber optik di daerah ini pembentukan BLUD sudah direncanakan.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Diding Saefudin Zuhri mengatakan pihaknya akan terus mendorong agar diskominfo terlebih dulu membuat perencanaan yang matang sebelum mengajukan pembentukan BLUD.

Sebab, kata Diding, tanpa adanya potensi pemasukan daerah, maka mustahil BLUD bisa dibentuk sehingga sampai saat ini Diskominfo belum mengajukan pembentukan BLUD.
“Harus dipastikan potensi pendapatannya, barulah BLUD dibentuk, sebab tak ada artinya dibuat BLUD, kalau tidak ada potensi pendapatan,” kata Diding.

Kepala Dinas Diskominfo Kota Cirebon, Iing Daiman mengatakan di Kota Cirebon itu sudah memiliki infrastruktur pasif 40 persen dan ada pula infrastruktur yang harus ditata selama dua tahun untuk menginisiasinya. Diskominfo Kota Cirebon ini menggunakan konsep b to b dengan Perusahaan Daerah dan BUMD Telematika.(B-002)***