OMBUDSMAN TOLAK PEMBATALAN SISTEM ZONASI

288

Permasalahan yang terjadi saat Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tahun ini, tidak membuat ombudsman merekomendasikan pembatalan sistem zonasi. Tapi, karena berkurangnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan masyarakat, Ombudsman akan mendorong agar dilakukan perbaikan dalam sistem zonasi tersebut.

Tim investigasi yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Satpol PP Jabar, menemukan 36 temuan pelanggaran dalam sistem zonasi, terutama di sekitar SMA 3 dan 5 Bandung. Tapi, setelah diinvestigasi, 26 temuan dinyatakan tidak melanggar, dua pendaftar dianulir karena tidak sesuai zonasi, dan 4 lainnya masih dalam proses. Untuk mengantisipasi siswa ekonomi tidak mampu tidak diterima di SMA negeri, pihak Disdik pun memastikan mereka tetap bersekolah di SMA swasta ataupun SMK. Melalui koordinasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta, subsidi diberikan ke sekolah swasta maupun SMK untuk setidaknya 7 ribuan dari 49 ribu pendaftar dengan surat keterangan tidak mampu. Anggaran yang dikucurkan berasal dari APBD perubahan berjumlah setidaknya 15 milyar rupiah.

Sementara itu, menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar, pihaknya menerima 86 laporan terkait PPDB baik SD, SMP, maupun SMA. laporan tersebut berasal dari kota Bandung, Subang, Garut, dan Purwakarta. Pihaknya pun merekomendasikan evaluasi untuk perbaikan sistem zonasi dari sisi regulasi, sehingga celah-celah yang menyimpang tidak dilakukan masyarakat.

Hal senada diungkapkan anggota Ombudsman RI, Alam Saragih. dirinya pun menyatakan, Ombudsman menolak keras pembatalan sistem zonasi.

Menurut Haneda Sri Lastoto, penympangan dalam hal penerimaan siswa baru seperti jual beli kursi tidak ditemukan setelah adanya sistem zonasi, sehingga pihaknya mendukung sistem zonasi, dengan catatan dilakukan beberapa perbaikan.

BUDI HARTATI, BANDUNG TV.