Perda RT/RW  Semestinya Perhatikan Potensi Bencana

6

BISNIS BANDUNG- DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk memperhatikan wilayah rawan bencana dalam penyusunan  Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Hal tersebut sejalan dengan  Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Jabar 2009-2029.

“Kami  akan konsisten  serta berkomitmen bahwa perda yang disusun adalah perda yang memperhatikan aspek tersebut,”  ujar Ketua Pansus VII DPRD Jawa Barat Herlas Juniar saat kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Pansus VII, baru-baru ini  ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta.

Herlas menambahkan, dari draft perda yang tengah dikaji Pansus VII, banyak program yang terkait dengan proyek strategis nasional maupun proyek strategis provinsi di kawasan yang diduga memiliki potensi bencana.

“Seperti halnya  wilayah Tegalluar yang direncanakan menjadi pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat namun sering terjadi banjir, minimnya data yang dimiliki sehingga kami meminta input yang utuh serta masukan dan bimbingan dari BNPB, ” jelasnya.

Ia  menekankan, berbagai masukan dari BNPB pihaknya memiliki gambaran utuh tentang berbagai wilayah di Jawa Barat dari aspek kebencanaan.

“Apakah memiliki potensi bencana yang tinggi atau tidak, kami harus merujuk kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini BNPB sehingga memiliki gambaran utuh tentang hal tersebut,” ucapnya.

Dengan memperhatikan potensi bencana yang akan timbul, Herlas menekankan perda RTRW yang sedang disusun tentu akan memperhatikan dan beradaptasi dengan potensi yang akan timbul dikemudian hari.

“Ini akan menjadi bagian penting bagi kita dalam menyusun perubahan RTRW dan masukan dari BNPB ini tentu akan menjadi rujukan kita apakah layak atau tidak daerah tersebut dilakukan pengaturan tata ruang, ”  demikian Herlas. (B-002)***