YLKI : Penerapan Cukai Plastik Jangan Untuk Mendulang Pendapatan

4

BISNIS BANDUNG – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengemukakan, Kementerian Keuangan berencana menerapkan cukai plastik yang akan dibebankan pada pelaku usaha Rp 200/ lembar atau Rp 30.000/kilogram.

Tentu saja rencana ini menurut Tulus , menimbulkan pro kontra di kalangan pelaku usaha, bahkan Kementerian Perindustrian pun menolaknya.Namun jika merujuk pada dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan, baik bagi penggunanya, orang lain dan lingkungan, plastik pantas dikenai cukai. Menurut data Bank Dunia (2018) sekitar 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya dan saat ini sekitar 150 juta ton plastik mencemari lautan dunia. Tragisnya, Indonesia menjadi negara pencemar kedua terbesar di dunia setelah China. Diperkirakan Indonesia menyumbang 0,48-1,29 juta ton metrik sampah plastik per tahun ke lautan. “Oleh karenanya, jika tidak ditanggulangi secara menyeluruh, sampah plastik akan mengancam ekosistem laut yang semakin parah, dan merugikan kita semua,”ungkap Tulus, kepada BB, Selasa ( 9/7/19) di Bandung.

Namun demikian, lanjutnya , cukai bukanlah satu satunya cara untuk menekan dan mengendalikan penggunaan dan konsumsi plastik karena tanpa disinergikan dengan kebijakan lain, konsumsi plastik akan tetap dominan, sekalipun telah dikenai cukai yang tinggi .

YLKI bisa memahami jika Kemenkeu akan menerapkan cukai pada plastik, tetapi dengan beberapa catatan. Pertama, Kemenkeu harus menjamin bahwa tujuan utama penerapan cukai plastik bukanlah instrumen untuk menggali pendapatan negara. Jangan jadikan cukai plastik untuk menambal ketidakmampuan/kegagalan pemerintah dalam menggali pendapatan di sektor pajak. Tetapi cukai plastik adalah untuk instrumen pengendalian produksi dan konsumsi plastik, itu tujuan utama. Sedangkan pendapatan cukai hanyalah efek sam­ping, sebagai bentuk “pajak dosa” (disinsentif) pada produsen dan konsumen.

Kedua, penerapan cukai plastik hanyalah masa transisi, nantinya produsen plastik harus mampu (wajib) membuat produk plastik yang benar- benar bisa diurai secara cepat oleh lingkungan, apa pun produk plastiknya. Setelah itu tercapai, cukai plastik harus dihentikan.
Ketiga, dana yang diperoleh dari cukai plastik, sebagian (10 persen) harus dikembalikan untuk upaya promotif dan preventif, misalnya secara edukasi dan pemberdayaan agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk mengurangi konsumsi plastik. Konsumen punya tanggung jawab moral untuk mengedepankan pola konsumsi yang berkelanjutan, salah satunya mengurangi konsumsi plastik atau menggunakan plastik yang gampang diurai oleh air, tanah dan lingkungan secara umum.

YLKI mendorong pemerintah, lintas kementerian dan lembaga untuk secara serius menanggulangi masalah plastik dari hulu hingga hilir. Dari hulu , pemerintah harus mewajibkan produk plastik yang menganto­ngi SNI. Dan dari sisi hilir pemerintah harus mengintegrasikan kebijakan pengendalian konsumsi plastik oleh konsumen, termasuk masalah plastik berbayar yang saat ini belum jelas arah dan regulasinya. Pemerintah juga harus memfasilitasi pengolahan sampah plastik untuk didaur ulang menjadi produk lain yang lebih bermanfaat. YLKI juga mendesak untuk kalangan pelaku usaha/produsen agar bertanggung jawab pada sampah plastik dari produk yang dijualnya untuk ditarik dan dikelola kembali dan meminimalisasi cemaran yang dihasilkan, sebagaimana prinsip _Extended Producer Responsibility_ (EPR) yang dimandatkan oleh UU tentang Lingku­ngan Hidup dan UU tentang Persampahan. Hal ini belum terlihat sama sekali.

Terakhir, YLKI meminta Kementerian Perindustrian untuk tidak menjadi corong pelaku usaha, dengan menolak wacana cukai plastik, tanpa argumen yang rasional. Jelas peran sektor industri tidak bisa dimatikan. Tetapi sektor industri harus kreatif dalam memproduksi plastik yang tidak merusak lingkungan, bahkan mempunyai tanggungjawab menyelamatkan lingkungan. ”Jangan malah makin destruktif terhadap lingkungan,” pungkas Tulus. (E-018)***