Diakhir Masa Jabatan Sebaiknya Tidak Membuat Kebijakan

26

BISNIS BANDUNG — Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, meminta Presiden dan DPR RI untuk tidak membuat kebijakan terkait ketenegakerjaan pada akhir masa jabatannya karena dikhawatirkan tidak akan memiliki legitimasi kuat atas kebijakan yang ditetapkan .

Menurut Sidarta , saat ini beredar informasi bahwa pemerintah akan merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dalam regulasi tersebut, termuat sejumlah ketentuan, antara lain tentang tenaga kerja kontrak/alih daya, PHK, Upah Minimum, Jaminan Sosial serta ketentuan tentang tenaga kerja asing.

”Sebab itu menanggapi rencana terkait revisi UUK 13/2003 ,  Muhamad Sidarta meminta Presiden dan DPR RI, tidak membuat kebijakan terkait ketenegakerjaan pada akhir masa jabatannya karena dikhawatirkan tidak akan memiliki legitimasi kuat atas kebijakan yang ditetapkan,” ujar Sidarta menegaskan sikap organisasinya. Walau mau direvisi, menurut Sidarta , perlu dilakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam dan seksama dengan melibatkan seluruh stakeholder ketenagakejaan, Kementerian dan lembaga terkait  agar hasilnya memiliki legitimasi kuat, fair, adil dan diterima oleh semua pihak.

Sidarta menyebutkan, UUK 13/2003 tidak mengenakan bagi pemberi kerja maupun penerima kerja, karena terdapat sejumlah pasal melindungi pekerja  posisinya rentan, lebih-lebih bagi pekerja yang perusahaannya tidak memiliki Serikat Pekerja. Permintaan revisi UUK tersebut mencuat sejak 2006 , namun selalu mendapat penolakan dari kalangan pekerja/buruh, karena Serikat Pekerja tidak dilibatkan secara serius untuk menggunakan hak kontitusinya dalam menentukan arah dan kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti saat menetapkan PP 78/2015 tentang Pengupahan dan Permenaker 15/2018 Tentang Upah Minimum, padahal ada lembaga kerja sama (LKS) Tripartit daerah maupun nasional sebagai forum komunikasi dan konsultasi untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan terakhir dibahas melalui Rembug Tripartit Regional di Bali pada tanggal 8-10 Oktober 2018 untuk memetakan permasalahan implementasi regulasi ketenagakerjaan bidang hubungan industrial, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan kerja dan perlindungan pekerja/buruh terhadap bentuk-bentuk pekerjaan baru, evaluasi kebijakan pengupahan, kompensasi akibat PHK dan perluasan program jaminan sosial untuk perlindungan pekerja/buruh yang terkena PHK di Era Ekonomi Digital, dilanjutkan dengan Rembug Tripartit Nasional dengan tema “Penguatan Dialog Sosial Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0” di Jakarta 11-12 Desember 2018 lalu. ”Inipun pembahasannya tidak nampak serius dan mendalam.Dilihat dari tema bahasan undang-undang ketenagakerjaan tersebut terlihat jelas akan dibuat fleksibel. Jika ini benar posisi pekerja/buruh akan semakin rentan,” pungkas Sidarta . (E-018)***