Reformasi Total Koperasi Merubah Kuantitas Jadi Kualitas

57

BISNIS BANDUNG — Sektretaris Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Prof.DR.H.Rully Indrawan menyebut, Indonesia harus memberlakukan Reformasi Total Koperasi guna mendukung perkembangan koperasi di tanah air.

Untuk hal tersebut menurut Rully , pihak Kementerian Koperasi dan UKM menindaklanjutinya dalam tiga tahapan, yakni reorintasi, rehabilitasi dan pengembangan.

Mengenai reorientasi, Rully menyebut, sebagai salah satu upaya perubahan paradigma pemberdayaan Koperasi dari kuantitas menjadi kualitas sebagai esensi Reformasi Total Koperasi. Berkaitan hal tersebut, di setiap wilayah tidak dilihat dari banyaknya koperasi, namun utamanya dari jumlah anggota koperasi, pertumbuhan permodalan koperasi dan pertumbuhan volume usaha koperasi . “Oleh karena itu, pembina Koperasi di Pusat, provinsi dan kabupaten/kota pihak terkait harus menggerakan pembangunan koperasi yang berkualitas dari aspek kelembagaan, usaha, dan keuangannya,”ujar Rully

Kemudian rehabilitasi adalah pembuatan database koperasi berbasis online. Data System (ODS) yang terintegrasi dan tersinergi dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Salah satu program unggulan yang dicanangkan, yakni pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Sertifikat NIK. Dalam aplikasi ODS , Koperasi dikategorikan menjadi dua , aktif dan tidak . Kategori Koperasi tidak aktif secara otomatis akan terlihat apabila sebuah koperasi tidak melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan , di antara lain seperti kepengurusan, kelembagaan dan bidang usaha  selama lima tahun berturut-turut.

Selanjutnya  mengenai pengembangan , merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang mandiri dan tangguh .

Prof Rully Indrawan yang juga  Guru Besar Universitas Pasundan (Unpas) ini mengatakan , strategi pengembangan koperasi melalui gerakan Reformasi Total Koperasi  berhasil meningkatkan kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional dari 1,71% pada tahun 2014 meningkat tajam menjadi 4,48% pada tahun 2017, tahun 2018 meningkat menjadi 5,08%.

Minim Kepatuhan

Melihat konfigurasi dan sturktur koperasi di Indonesia dari 5 jenis koperasi yang ada saat ini menurut Rully, secara garis besar dapat dipetakan ke dalam sektor riil dan sektor keuangan atau sektor KSP dan Non KSP. Perkembangan koperasi , kini didominasi oleh sektor riil , pada namun bergerak jenis konsumen yang mayoritas dalam unit usaha simpan pinjam atau sektor keuangan.

Disamping itu lanjut Rully,  banyaknya koperasi yang bergerak di sektor keuangan dan unit simpan pinjam, namun mereka masih minim  kepatuhan aturan koperasi. Sebab itu diperlukannya Reformasi Total Koperasi, terutama dalam hal kepatuhan untuk menjalankan asas dan prinsip berkoperasi melalui pemeriksaan kelembagaan dan kinerja keuangan yang harus terus dilakukan.

Reformasi Total Koperasi  harus dilakukan terus menerus untuk menumbuhkembangkan koperasi secara berkualitas. Berdasar sebaran koperasi di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, beberapa daerah telah menunjukan indikasi dan kecenderungan koperasi aktif dan berkualitas terus meningkat. ”Salah satu indikator utama yang menjadi parameter kinerja koperasi yakni melalui program sertifikasi NIK. Sejak tahun 2015 sampai  Juni 2019, koperasi yang  bersertifikat NIK terus meningkat,” ungkap mantan Ketua Dekopinwil Jawa Barat itu kepada BB , Senin di Bandung.

Terdapat lima provinsi dengan capaian koperasai tertinggi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 73,99%, Provinsi Sumatera Barat  60,67%, Bali  52,84%, Jawa Timur  50,79% dan Kepulauan Bangka Belitung 47,98%. Provinsi dengan capaian di atas rata-rata nasional yakni sebesar 22,67% adalah Provinsi Jabar, NTB, Kalsel, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jateng, DKI Jakarta, Lampung dan Riau. Sementara beberapa provinsi lain masih dibawah rata-rata capaian nasional.(E-018)***