Rochadi : Kelayakan RPH Hanya 10 % Yang Masuk Kategori Layak

71

BISNIS BANDUNG — Peneliti Senior Lembaga Kajian Peternakan Yayasan CBC (cattle buffalo Club), Rochadi Tawaf, Dr. Ir. MS mengemukakan, berdasarkan penelitian yang dilakukannya terhadap 20 Rumah Potong Hewan (RPH) pemerintah tahun 2013, di wilayah NTT, NTB, Jatim, Jateng, DIY, Jabar, Jakarta dan Banten dengan kriteria SNI, kelayakan RPH hanya 10 % yang masuk katagori layak.

Rochadi Tawaf mengungkapkan, pada tahun 2017 jumlah RPH mencapai 1201 unit , tersebar di 34 provinsi. Hampir 45 % RPH/TPH terdapat di Pulau Jawa, sebanyak 527 RPH/TPH. Wilayah lain yang memiliki distribusi RPH/TPH lebih dari 10 % adalah Sumatera dengan jumlah 227 (18,90 %), Sulawesi 178 (14,82 %), Bali dan Nusa Tenggara 136 (11,32 %). Sisanya berada di Kalimantan sebanyak 83 (6,91 %), serta Maluku dan Papua sebanyak 50 RPH/TPH (4,16 %). Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mempunyai jumlah RPH/TPH terbanyak yaitu sebesar 209 RPH/TPH atau 17,40 % dari seluruh RPH/TPH yang ada. Menurut BPS (2018) jumlah RPH/TPH di Indonesia sebanyak 1296 unit tersebar diseluruh provinsi. Hampir 40 % RPH/TPH terdapat di Pulau Jawa yakni sebanyak 512 RPH/TPH. Wilayah lain yang memiliki distribusi RPH/TPH lebih dari 10 % adalah Sumatera sebanyak  261 RPH (20,14 %), Sulawesi 196 RPH (15,12 %) Bali dan Nusa Tenggara 140RPH (10,80 %). Sisanya berada di Kalimantan sebanyak 95 RPH (7,33 %) Maluku dan Papua sebanyak 92 RPH/TPH (7,10 %) . Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki jumlah RPH/TPH terbanyak , mencapai 204 RPH/TPH atau 15,74 % dari seluruh RPH/TPH yang ada.

Daging Impor

Di Provinsi Jatim,menurut Rochadi sangat wajar memiliki jumlah RPH terbanyak sesuai dengan jumlah populasi ternaknya yang cukup tinggi. Walau dalam setahun terakhir terjadi penurunan sekitar 2 %,diduga karena masuknya daging impor ke wilayah ini.

Jumlah RPH secara nasional meningkat, dari 1201 menjadi 1296 unit atau 7,91% peningkatan karena terjadi peningkatan permintaan konsumsi daging nasional dari tahun ke tahun,contoh pada tahun 2018 (663.290 ton) dan 2019 (686.270 ton). Namun di daerah-daerah konsumen, seperti Bandung Raya dan Jabodetabek pemotongan ternak menurun karena intervensi daging impor,” ungkap Rochadi , baru-baru  di Bandung.

Rochadi Tawaf menyebut , Bandung dikenal sebagai pusat konsumsi terbesar daging sapi setelah Jakarta. Jumlah sapi yang dipotong di Kota Bandung rata-rata sekitar 300 ekor/hari atau  108.000 ekor/tahun, jika harga seekor sapi Rp15 juta, setara dengan omzet usaha sekitar Rp 1,6 triliun . Jumlah ini, merupakan bisnis yang luar biasa besarnya.Dengan kondisi usaha tersebut, nampaknya Pemerintah Kota belum atau tidak tertarik untuk membenahi bisnis ini, terbukti dengan kondisi RPH di Kota Bandung hampir sebagian besar tidak memenuhi syarat, terutama dari sisi manajemen dan pengawasan kesehatan .

RPH di Kota Bandung sebelum terjadi pemekaran kota,  memiliki Rumah Potong Hewan di Ciroyom, Sukarasa dan Kiaracondong, setelah pemekaran menjadi 8 RPH , yaitu Cirangrang, Virgo, Cijawura, Regol, Jatihandap, Kiaracondong, Ciroyom dan Sukarasa. Selain itu tercatat pula TPH di Ujungberung dan Kabupaten Bandung. Dalam perkembangannya RPH-RPH tersebut yang semula berada jauh dari pemukiman , kini jadi di tengah-tengah pemukiman , hingga muncul protes dari masyarakat sekitar, karena bau limbah dari RPH/TPH yang dibuang ke selokan atau sungai dekat permukiman. Pencemaran sungai Citarum yang berasal dari peternakan cukup memprihatinkan.Hal ini menunjukan , RPH di Kota Bandung  tidak dilengkapi dengan tempat pengolahan seperti yang disyaratkan.

Menurutnya,  saat ini yang dapat dijadikan teladan untuk RPH milik pemerintah adalah RPH di Malang Jawa Timur dan  Kota Bogor Jabar . (E-018)***