Ancaman bagi SMK yang tak Produktif

65

TATKALA melantik pengurus Dewan Pendidikan Jawa Barat 2019-2024, Gubernur Ridwan Kamil menyatakan bakal mengevaluasi sistem pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK). Malahan, mungkin saja SMK yang tidak produktif mencetak lulusan siap bekerja, lebih baik dibubarkan saja.

Karena yang mewacanakan seorang gubernur, maka menjadi perbincangan yang menarik baik di media sosial maupun media mainstreem. Apa yang disampaikan Emil, panggilan akrabnya tidak terlepas dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat pada Februari 2019 mencapai 7,73 %. Berdasarkan data itu, ternyata SMK menjadi penyumbang terbesar pengangguran dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya yang mencapai 12, 22 persen.

Di sini Jabar merupakan provinsi dengan TPT terbanyak secara nasional. Dengan angka 7,73 persen, TPT di Jabar lebih tinggi dari angka nasional yang berada pada angka 5,01 persen. Selain itu, Jabar pun menggeser posisi yang sebelumnya ditempati Banten.

Sebenarnya kontribusi relatif besar lulusan SMK pada angka TPT tidak hanyab terjadi di Jabar, akan tetapi terjadi di tingkat nasional. Data pengangguran berdasarkan pendidikan, lulusan SMK menyumbang sebanyak 8,3 persen. BPS mencatat banyaknya pengangguran dari lulusan SMK disebabkan banyak penawaran kerja yang tidak terserap.

Konon dalam penguatan dan pamor SMK, pemerintah sudah menggelontorkan dana cukup besar untuk belanja iklan di media massa. Promosi dilakukan guna meyakinkan masyarakat bahwa SMK adalah institusi pendidikan yang tepat dan strategis bagi masa depan siswa sekaligus mudah diserap dunia kerja.

Di sisi lain, kehadiran SMK semestinya membuat lompatan pembelajaran agar kesenjangan antara lulusan dengan kebutuhan industri tidak terlalu jauh. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja.

Jika era industri kini bergerak begitu cepat, maka tuntutannya harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Jangan sampai kurikulum pendidikan di SMK yang tertinggal. Sebab jika bersikap permisif, tentunya akan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan industri dan lulusan SMK.

Tak heran, kendati SMK hadir untuk mencetak lulusan siap kerja, pada kenyataannya, angka pengangguran tertinggi dari tingkat SMK. Dunia usaha larinya lebih cepat. Misalnya kita masih berkutat di perkabelan, mereka sudah menggunakan wireless. Oleh karenanya, perlu terobosan agar lulusan kita bisa terserap.

Salah satu unsur krusial yang mesti dibenahi adalah konsep pembelajaran siswa SMK yang masih tradisional, lebih banyak tatap muka di kelas. Semestinya, konsepnya dibuat layaknya suasana kerja atau mirip bangku perkuliahan.

Mereka disiapkan untuk bekerja, tapi konsep belajar masih seperti sekolah pada umumnya (tatap muka di kelas). Sebenarnya konsep bekerja bisa dimulai dari disiplin belajar. Mereka nantinya terbiasa saat bekerja.

SMK tak hanya melakukan penyesuaian pada beberapa metode pembelajaran, tetapi juga melakukan penguatan pada tenaga pengajar. Misalnya melakukan upgrading guru agar menguasai ilmu kekinian. Termasuk merekrut guru dari praktisi.

Bagi siswa, perlu menggandeng industri dalam melakukan uji kompetensi. Melakukan PKL, serta mempererat sinergi dengan industri. Dengan begitu, diharapkan membuka peluang dan mengetahui kebutuhan dunia usaha.

Intinya bagaimana agar lulusan SMK terserap pasar. Bagaimana sekolah membuat inovasi dan terobosan agar lulusan SMK sesuai perkembangan zaman. Sebut saja jurusan pariwisata dan perhotelan dinilai memiliki prospek menyerap tenaga kerja cukup besar.

Wacana reposisi yang diutarakan gubernur adalah sebagai bukti perhatian yang sungguh-sungguh dari kepala daerah atas kekhawatiran jumlah pengangguran dari lulusan SMK karena tidak sejalan dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Memang selama ini, terdapat sepuluh SMK memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Yakni teknik otomotif, animasi dan multimedia, administrasi perkantosan, pemasaran, akuntansi, farmasi, pariwisata, pelayaranan, tata boga dan tata busana.

Ya, SMK perlu menata kembali kurikulum supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan ekonomi baru yang sudah serbadigital seperti saat ini. Semoga saja evaluasi yang akan dilakukan gubernur dan jajarannya menjadikan lulusan SMK menjadi tenaga unggulan dalam dunia usaha dan dunia kerja. Nah!***