Kualitas Pengelolaan APBD Pemkab Bandung Diperiksa BPK

47

BISNIS BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terpilih menjadi sample Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat setelah tiga tahun berturut-turut, dari 2016-2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia . Pemkab Bandung akan dinilai sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Wakil Bupati (Wabup) Bandung H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si meminta, kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi baik dengan BPK.“Alhamdulillah pencapaian-pencapaian yang kami raih tidak lepas dari arahan serta pembinaan tim BPK. Kami akan berkomitmen dan terus berikhtiar,” ujar Wabup , baru-baru ini disela-sela Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja BPK Perwakilan Jabar di Bale Winaya Soreang.

Wabup berharap, pemeriksaan pendahuluan pengelolaan keuangan APBD terhadap capaian IPM di Kabupaten Bandung dapat lebih peningkatan kinerja PD Pemkab Bandung.

“ Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2017 Pemkab Bandung memperoleh nilai 63,03 atau predikat B. Sementara pada tahun 2018 memperoleh nilai 70,15 atau predikat BB, dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB),” ungkap Wabup.

Pada kesempatan tersebut, Gun Gun juga meminta seluruh kepala PD agar aktif memberikan data, angka serta informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan.Selama pemeriksaan , Kepala PD harus ada.

Sementara Penanggung Jawab BPK Perwakilan Jabar, Ari Endarto menjelaskan, pemeriksaan kinerja dilaksanakan serentak di Indonesia. Untuk Jabar sendiri, lanjutnya, terdapat tiga daerah yang menjadi sample pemeriksaan kinerja, yakni Pemkab Bandung, Kabupaten Karawang dan Kota Banjar.

“Hari ini BPK melakukan pemeriksaan kinerja. Ini memang salah satu jenis pemeriksaan selain laporan keuangan. Kebetulan pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan yang bersifat tematik, artinya dilaksanakan serentak di Indonesia. Kita akan melaksanakan pemeriksaan selama 25 hari, terhitung dari 22 Juli – 15 Agustus 2019,” tuturnya.

Adapun objek pemeriksaan, lanjut Ari adalah APBD , karena selama ini pihaknya belum pernah mengukur sejauh mana pengaruh APBD kepada tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Apakah faktor-faktornya berkaitan langsung atau tidak. Sehingga nantinya kita akan memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian IPM,” kata Ari menjelaskan.

Selain menilai kualitas pengelolaan APBD, pihaknya juga akan mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan APBD yang berpotensi mempengaruhi realisasi capaian IPM.
Kemudian pihaknya akan menentukan tujuan dalam lingkup pemeriksaan rinci, mengidentifikasi jenis bukti dan prosedur pemeriksaan rinci serta menyusun program pemeriksaan rinci yang merupakan tujuan dari pemeriksaan pendahuluan.

Dikemukakan Ari, penilaian kualitas pengelolaan APBD akan menggunakan Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Framework, yang mencakup tujuh pilar , terdiri dari keandalaan anggaran, transparansi keuangan publik, manajemen aset dan kewajiban, strategi fiskal dan penganggaran berbasis kebijakan, prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, akuntasi dan pelaporan, serta pemeriksaan dan audit aksternal. (B-003) ***