Perubahan Perda RTRW Jabar Sesuai Peta Informasi Geospasial

11

BISNIS BANDUNG – Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, diperlukan peta atau informasi dari badan geospasial sebagai pedoman.

“Pemanfaatan peta atau informasi geospasial sangat penting dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan ruang,” kata Ketua Pansus VII DPRD Jawa Barat, Herlas Juniar, di Bandung, pekan ini.

Herlas mengatakan peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG) bisa menjadi acuan yang kita harapkan dapat menjawab berbagai persoalan terkait tata ruang wilayah. Sebab dengan peta dari BIG ini, kita akan mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana pola dan tata ruang dalam raperda yang disusun.

Herlas menambahkan selain peta eksisting, ada beberapa persoalan yang juga mencuat yakni persoalan abrasi dan tanah timbul yang tentu mempengaruhi peta yang sebelumnya.

Wakil Ketua Pansus VII DPRD Jabar Daddy Rochanadi yang me­ngatakan Pansus VII sengaja datang ke Badan Informasi Geospasial beberapa waktu lalu untuk menyinkronkan peta.

“Karena salah satu syarat dalam Perda RTRW itu terlampir juga peta, jadi Pansus VII ingin memastikan bahwa peta dasar sudah dimiliki,” kata Daddy.

Daddy menambahkan hal lain yang sangat penting bagi Pansus VII yakni kepastian terkait kondisi eksisting tanah timbul yang ada di Jawa Barat.

“Ini kan juga berpengaruh pada luas wilayah dimasing – masing kabupaten kota yang berpengaruh pada perencanaan tata ruang mereka yang juga harus mengakomodir perda RTRW ditingkat provinsi,” ujar Daddy.

Sementara itu, Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial Mulyanto Darmawan mengatakan kunjungan Pansus VII DPRD Jawa Barat ini menunjukan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pemanfaatan peta atau informasi geospasial dalam pengambilan kebijakan dalam berbagai kehidupan pembangunan.

“Memang betul data statistik dapat menyajikan suatu informasi tentang kuantitas tetapi tentang sebarannya, lokasinya itu juga sangat penting sehingga diperlukan informasi geospasial,” ujar Mulyanto.

Ngebut
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj.Ineu Purwadewi Sundari me­nyatakan pihaknya saat ini sedang mengebut sejumlah rancangan Perda sebelum masa jabatan berakhir pada 31 Agustus mendatang, sehubungan akan resmi berganti pada 1 September 2019.

“Saya sudah meminta ke rekan-rekan di komisi maupun panitia khusus untuk segera menyelesaikan raperda prioritas,” katanya seraya menambahkan sejumlah raperda prioritas yang harus segera dituntaskan yakni Raperda RTRW Jabar dan Raperda APBD Perubahan 2019.

“Jadi ada tiga raperda, khusus untuk RTRW yang masih tersisa ditargetkan 31 Juli ini selesai.
Penuntasan Raperda RTRW sendiri membuat Raperda Pemukiman diputuskan dewan untuk diperpanjang pembahasannya mengingat pembahasannya membutuhkan kepastian dari Raperda RTRW Jawa Barat,” kata Ineu.
“Kalau diperpanjang mudah-mudahan tidak lewat 31 Agustus,” katanya. (B-002)***