Besaran UMK Turunkan Kinerja Eksportir Jabar

58
Besaran UMK Turunkan Kinerja Eksportir Jabar

BISNIS BANDUNG Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota  (UMK) yang sangat tajam sepanjang 2015 hingga 2018 telah berkontribusi terhadap penurunan kinerja eksportir manufaktur di Jawa Barat.

Data Apindo dan Disnakertrans Jabar mencatat selama tiga tahun belakangan ini terdapat 21 pabrik relokasi ke luar Jawa Barat, sementara 143 pabrik lainnya ditutup. Sebanyak 164 pabrik tersebut tergolong pabrik-pabrik besar, yakni 48% di  antaranya garmen, 21%  produk tekstil lainnya, dan 31%  manufaktur lainnya.

Pabrik garmen dan produk tekstil merupakan industri padat karya, rata-rata mempekerjakan 1,500 pekerja, maka relokasi dan penutupan pabrik itu berdampak terhadap PHK bagi 170 ribu pekerja di sektor garmen dan produk tekstil.

“Dalam periode itu, relokasi dan penutupan perusahaan terbanyak di Kabupaten Karawang dan Bekasi. UMK di Karawang Rp 4,23 juta memiliki UMK tertinggi di Indonesia,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, M.Ade Afriandi seusai mendampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil membahas reformasi sistem penetapan upah yang dihadiri pula perjabat dari ILO di Gedung Sate, Senin (29/7/2019).

Menurut Ade, meski tingkat kemiskinan menurun dari 7,83% menjadi 7,25%, namun GiniRatio (ketimpangan ekonomi)  naik dari 0,393 menjadi 0,405 dapat diartikan bahwa naiknya upah yang didongkrak oleh kenaikan UMK

tidak disertai dengan perluasan kesempatan kerja di sisi lain.

Kemudian tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat, menurun dari 8,16% di bulan Februari 2018 menjadi 7,73% di bulan Februari 2019. Namun hal ini juga disertai dengan peningkatan yang signifikan dari pangsa tenaga kerja informal dan pangsa tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi.

Ia mengingatkan ancaman penutupan pabrik dan relokasi pada saat ini terjadi terutama di Kabupaten Bogor, Subang, Purwakarta, Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Tanpa kehatian-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan, maka setidaknya 130 ribuan pekerja dapat kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat, hanya di 2 kabupaten saja.

“Inilah yang saya maksud dengan dilematika upah minimum di Jawa Barat. Di satu sisi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, di sisi lain telah mengancam eksistensi industri, terutama industri manufaktur padat karya,” tuturnya.(B-002)***