Mall Pelayanan Publik Pertama di Jawa Barat Resmi Beroperasi di Sumedang

30

BISNIS BANDUNG – Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten pertama di Jawa Barat yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 155 jenis layanan dari 6 instansi vertikal dan SKPD Provinsi, 8 BUMN dan 2 BUMD serta 7 SKPD Pemkab  Sumedang.

Uji coba pelayanan MPP dilaksanakan  hari Jumat (26/07/2019) lalu oleh Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, ST, M.M  disaksikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB  Prof Diah Natalisa MBA dan  Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Noviana Andriana, SH, M.AP.  MPP tersebut akan beroperasi secara resmi  pada tanggal 7 Agustus 2019 setelah  diresmikan oleh Menteri PAN-RB.

Menurut Bupati, tuntutan masyarakat sangat tinggi untuk mendapatkan pelayanan publik yang  baik, cepat, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hal ini telah mendorong kami bersama instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, SKPD  Kabupaten Sumedang, BUMN, BUMD serta instansi lainnya akani memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien melalui MPP Kabupaten Sumedang,” ujar Dony.

Dikatakan Bupati, banyak  tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan MPP . Namun , tekad dan komitmen jauh lebih kuat untuk mewujudkannya. “Hal ini kami buktikan dengan menandatangani komitmen dan kesanggupan untuk mewujudkan penyelenggaraan MPP pada tanggal 27 Maret 2019 lalu di Kantor Kemenpan-RB,” ungkap Dony.

Dony menyadari, walau dalam wujud MPP ini masih ada beberapa kekurangan ,namun untuk memulai sesuatu tidak perlu menunggu semuanya sempurna. “Kami akan memulai dengan kondisi yang ada. Kemudian sambil berproses, kami terus melakukan analisa, monitoring dan evaluasi serta langkah – langkah perbaikan, sehingga pada suatu saat nanti kondisi ideal yang diharapkan dapat benar-benar terwujud,” paparnya.

Bupati berharap dengan dibangunnya MPP dapat menjadi solusi untuk lebih mempermudah, mempercepat pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan Sumedang Simpati, terutama misi ke 4  Sumedang Simpati untuk  mewujudkan ASN yang profesional.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA, mengatakan, MPP merupakan tempat berlangsungnya aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD dan swasta.

“Tuntutan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang transparan, cepat, efektif dan efisien menjadi alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan percepatan dalam reformasi pelayanan publik. Era teknologi Informasi 4.0 yang berkembang sangat pesat saat ini memungkinkan pelayanan publik dapat diberikan secara cepat, mudah, dan hemat biaya” ucapnya.

Diah menambahkan, dengan hadirnya MPP di Kabupaten Sumedang, bukan saja dapat memenuhi harapan masyarakakat Sumedang, melainkan juga dapat menjawab tuntutan dan tantangan pelayanan publik secara nasional dan persaingan global.

Deputi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sumedang yang sudah aktif dalam penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Basional (SP3N) LAPOR ,walau dari 123 laporan, masih ada 85 laporan  yang belum ditindak lanjuti.

“Kami mengharapkan Pemkab Sumedang mengoptimalkan mekanisme pengaduan dan pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang lebih handal dan dinamis” pungkas Diah.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga menjadi saksi sebuah proses pernikahan perdana yang dilangsungkan di MPP. (E-010)***