Reforma Agraria Harus Menjadi Fondasi Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan

9

BISNIS BANDUNG — Badan Pusat Statistik (BPS) 15 Juli 2019 lalu menyebutkan, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 berada pada kisaran 25,41 juta orang , mengalami penurunan 0,80 juta orang atau 0,41% dari Maret 2018.

BPS merilis persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan dari sebelumnya 6,89 % (10,13 juta orang) pada September 2018, menjadi 6,69 % (9,99 juta orang) pada Maret 2019. Sementara , persentase penduduk miskin di daerah perdesaan juga mengalami penurunan, dari sebelumnya 13,10 % (15,54 juta orang) pada September 2018, menjadi 12,85 % (15,15 juta orang) pada Maret 2019.

“Sayangnya BPS tidak menyajikan analisis sejauh mana besaran persentase dari  masing-masing faktor, khususnya persentase dari bantuan sosial pemerintah terhadap persentase penurunan kemiskinan di Indonesia,” ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry menanggapi hal penurunan jumlah penduduk miskin yang dirilis BPS.

Dikemukakan Henry , terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap penurunan persentase kemiskinan . antara lain mencakup kenaikan rata-rata upah buruh tani dan buruh bangunan pada Maret 2019 , penurunan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia , rendahnya tingkat inflasi di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 1,52 %  sampai dengan program sosial pemerintah dalam bentuk pemberian Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) melihat penurunan persentase kemiskinan di Indonesia merupakan hal yang perlu diapresiasi. Hanya saja perlu dilihat sejauh mana kontribusi dari faktor-faktor yang menyebabkan penurunan persentase kemiskinan tersebut. Turunnya persentase angka kemiskinan tersebut , jika oleh faktor program sosial dari pemerintah , hal ini yang harus diperhatikan karena akan menjadi salah satu penyebab beban negara semakin besar,  sekarang maupun di masa  akan datang.

Namun yaitu , ungkap Henry , BPS tidak menjelaskan sejauh mana besaran persentase dari  masing-masing faktor, khususnya persentase dari bantuan sosial pemerintah terhadap penurunan kemiskinan .

Reforma agraria

Pemerintah , lanjut Henry,  harus lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan maupun program yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin. “Karena itu pemerintah harus lebih mempercepat dan memperluas lagi capaian distribusi , salah satunya pemilikan dan penguasaan tanah melalui program reforma agraria dan perhutanan sosial yang sudah dilaksanakan. Demikian juga dengan program di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan tumbuhnya koperasi serta usaha kecil dan menengah di perdesaan. Dengan itu diharapkan bisa meningkatkan nilai tukar petani (NTP),” tutur Henry , Senin kepada BB di Bandung.

Henry menambahkan, reforma agraria dan perhutanan sosial akan menjadi fondasi ekonomi untuk mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru di perdesaan, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi kesenjangan , ketergantungan ekonomi dan  mengentaskan kemiskinan. (E-018)***