BPJS, Tekor lagi Tekor lagi

35

SAMPAI  Juli 2019,Badan Penylenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,  mengalami defisit atau tekor Rp 218 triliun. Angka itu sunggh fantastik apabila dibandingkan dengan peningkatan APBN dari tahun ke tahun. Tentu saja pemerintah jangan membiarkan masalah ini terus berjalan. Evaluasi secara menyeluruh harus segera dilakukan, bahkan evaluasi dilakukan tiap saat bersamaan dengan pengajuan dan perbaikan RAPBN tiap tahun. Hasil evaluasi menyeluruh itulah yang akan menjadi pegangan pemerintah dalam menentukan sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat ke depan.  

     Terselengganya BPJS Kesehatan merupakan jawaban tepat atas kesenjangan pelayanan kesehatan antara masyarakat miskin dan masyarakat sejahtera. Selama Indonesia merdeka samai tahun 2010, masalah kesehatan masyarakat merupkana masalah sangat pelik. Pemerintah saat itu belum punya siitem yang mendekati tepat dalam pelayan kesehatan bagi masyarakat. Lebih dari 50 tahun Indonesia belum mampu memberikan soslusi terbaik atas rendahnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selama itu, hanya masyarakat kelas atas saja yang mampu berobat ke rumah sakit atau dokter. Sedangkan masyarakat kebanyakan, tidak punya akses ke pelayanan kesehatan secara memadai. Seolah-olah, ”sakit” bagi mereka merupakan ”tabu”. Akibatnya muncul   paradigma atau ungkapan baru, ”rakyat miskin dilarang sakit” Mereka tidak punya kemampuan apa-apa untuk berobat karena ongkos pelayanan kesehatan sangat mahal, mereka tidak mampu menjangkaunya.

      Konsep asuransi kesehatan  yang diajukan sekelompok orang yang peduli akan kesehatan masyarakat, dinilai merupajkan konsep cukup tepat Seluruh waga Negara akan mendapat pelayanan kesehatan  yang memadai tanpa harus membayar secara tunai biaya perawatan dan pengobatan. Rakyat hanya dibebani iuran yang diperkirakan akan terjangkau diukur dengan penghasilan rata-rata peserta asuransi. Namun karena sebagian anggota masyarakat beranggapan asuransi merupakan tata cara pengelolaan keuangan yang tidak bebas dari unsur riba, banyak orang yang tidak mau ikut asuransi kesehatan tersebut. Selain itu, masyarakat tidak benar-benar bebas dari kewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan. Banyak rakyat yang  bekeberatan membayar asuransi tiap bulan. Apalagi orang yang memiliki keluarga besar. Satu KK beranggotakan lima orang, merasa sangat berat ketika harus membayar asuransi atau iuran BPJS, 5 X Rp 85.000 (misalnya). Uang Rp 425.000 bagi rakyat berpenghasilan  di bawah Rp 1 juta/bulan, cukup memberatkan.

      Pelayanan dengan sistem berkelas juga dianggap sebagai pelayanan diskriminatif. Tujuan pemerataan pelayanan kesehetan dengan klaster seperti itu, tidak terwujud. Perbedaan pelayanan di rumah sakit, pemberian obat, tindakan dokter, dan fasilitas perawatan, dianggap sebagai simbol perbedaan kelas di masyarakat yang liberalistis-diskriminatif. Maksud awal, dilakukannya pelayanan kesehatan berjenjang, terjadinya subsidi silang. Warga yang membayar iuran BPJS kelas 1, secara sukarela memberikan bantuan biaya bagi pasien kelas di bawahnya. Pasien pemilik kartu SKTM (iuran BPJS-nya dibayar pemerintah) mendapat pelayanan kesehatan di RS sama dengan pasien pemilik kartru BPJS kelas 1, 2, atau 3. Berapa pun biaya perawatan, tindakan dokter, dan obat, termasuk biaya operasi yang cukup tinggi, ditanggung BPJS.

      Pelayanan kesehatan dengan sistem itu., pada satu sisi, justru ”merugikan pemerintah”. Konsep pelayanan kesehatan yang sedianya akan meringankan bahkan membebaskan masyarakat dari pembayaran, menjadi beban berat bagi keuangan pemerintah. Sebetulnya hal itu merupakan konsekuensi pemerintah. Seharusnya, beban berupa kerugian BPJS, merupakan konsekuensi logis pemerintah. Idealnya pemerintah harus menanggung segala macam pembiayaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.  Masyarakat, tanpa melihat status atau kelas, harus mendapat pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

     Masalahnya, pengelolaan pelayanan kesehatan itu diserahkan pemerintah kepada sebuah badan nonstruktural. Karena statusnya tidak terlalu jelas, apakah BUMN, lembaga independen, atau bagian tak terpisahkan dari Kementerian Kesehatan? Agar pemerintah tidak mw\erasa ”terganggu” dengan kerugian demi kerugian BPJS,  sebaiknya pemerintah menetapkan BPJS itu merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan (setara dirjen) atau swasta penuh? Denganm status yang jelas, pemerintrah tidfak harus menanggung beban tbiaya tiap tahun. Masuukan pada RAPBN yang diusulkan Kementerian Kesehatan. Pemerintahlah yang secara langsung menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara penuh, semua penderita kesehatan mendapat pelayanan secara gratis karena ditanggung negara. Rumahsakit mendapat dana dari anggota masyarakat yang merasa ”malu” mendapat tanggungan kesehatan dari pemerintah. Rumahsakit punya hak menaruik bayaran dari para pasien berkemampuan finansial. Jadikanlah rumah sakit sebagai lembaga sosial bagi masarakat kelas menengah ke bawah dan lembaga komersial bagi masyarakat menengah ke atas. Jadikanlah semua rumah sakit menjadi destinasi wisata pengobatan secara global. ***