Evaluasi SMK di Jabar Perbaiki Sistem Vokasi

13

BISNIS BANDUNG – Evaluasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat adalah sebagai upaya perbaikan sistem vokasi atau pendidikan kejuruan. Jadi evaluasi ini untuk perbaikan, sehingga nantinya lulusan SMK  terserap lapangan pekerjaan karena sesusi dengan kebutuhan.

Kepada pers, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, Rabu (31/7/2019) di Bandung  mengungkapkan anggapan SMK sebagai salah satu penyumbang pengangguran terbuka di Jawa Barat disebabkan oleh beberapa faktor. Banyaknya jumlah lulusan, dan adanya ketidak sesuaian kriteria menjadi salah faktor yang mempengaruhi tidak terserapnya lulusan SMK.

Menurut Ineu, SMK itu lulusannya ada setiap tahun, sehingga harus menjadi pemikiran dan evaluasi bersama bahwa lulusan SMK memiliki kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan.

 “Ke depan kalau memang ini dikatakan penyumbang pengangguran ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Rencana evaluasi tersebut dapat melahirkan lulusan SMK yang dapat memenuhi kebutuhan kondisi industri di Jawa Barat,’ katanya.

“Saya ingin ke depan SMK memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan industri Jawa Barat,” tutur Ineu.

Evaluasi atau reposisi SMK mencuat pertama kali ketika Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menyatakan akan mengevaluasi keberadaan sekolah menengah kejuruan (SMK), karena secara statistik SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di provinsi ini.
SMK sedang kita evaluasi di 2019 nanti kita terapkan di 2020 apakah ada sebagian (SMK) yang dibubarkan, sebagian direposisi dan sebagian didirikan baru,” kata Gubernur Emil seusai mengukuhkan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024, baru-baru ini.

Menurut dia, keberadaan SMK harus sesuai dengan kebijakan arah ekonomi baru seperti jika arahnya ke ekonomi digital maka harus diarahkan ke arah tersebut.(B-002)***