Negara Rugi Rp 310 Triliun Akibat Pencurian Ikan Tuna

900
Negara Rugi Rp 310 Triliun Akibat Pencurian Ikan Tuna

BISNIS BANDUNG — Berdasar data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 dan 2018 terkait kasus illegal fishing tidak kurang dari 663 kapal berbendera asing maupun Indonesia ditangkap . Akibat illegal fishing, negara kehilangan USD 10 miliar hingga USD 23,5 miliar atau setara Rp 310 triliun dalam setahun.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Nelayan Indonesia, Budi Laksana mengungkapkan, hingga tahun 2019 pencurian ikan masih terjadi, terutama di wilayah perbatasan  wilayah timur Indonesia, selain masalah  yang menyangkut kelengkapan izin penangkapan, penggunaan jenis alat tangkap yang dilarang oleh UU  serta pemanipulasian ukuran kapal . Menurut Budi , sejak awal tahun hingga April 2019 KKP telah menangkap 38 kapal illegal , berasal dari Vietnam (15 kapal)  kemudian dari Malaysia dan Indonesia. Dikatakan Budi, maraknya Illegal fishing karena didorong oleh meningkat dan tingginya permintaan ikan serta berkurangnya stok ikan di daerah atau negara tertentu. Jenis ikan yang diburu adalah jenis yang mempunyai komoditas pasar internasional , seperti ikan tuna yang banyak di komsumsi masyarakat Asia, Eropa dan Amerika dengan nilai harga jual tinggi yang ditangkap dari perairan Indonesia, antara lain jenis tuna yellowfin ,  tuna mata besar dan tuna sirip biru. Dikemukakan Budi , untuk memberantas kasus illegal fishing , pihak pemerintah membentuk  Satgas 115 dengan payung hukum Peraturan Presiden nomor 155 Tahun 2015. ”Issu illegal fishing menjadi issu internasional yang menyoroti praktek illegal fishing marak terjadi di Indonesia,”ujar Budi , Senin (5/8/10) kepada BB.

Diakui Budi , ada kelemahan dalam penanganan illegal fishing . Pertama karena tumpang tindih wewenang antar instansi. Antara lain ada Satgas 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan , Badan Keamanan Laut, Kepolisian dan Angkatan Laut. Selain itu dalam menerbitkan surat berlayar atau surat penangkapan ikan ada dua Kementerian ,  yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan. Kedua adalah kurangnya peran nelayan kecil atau nelayan tradisional dalam memberi informasi illegal fishing. Walau masih terjadi , pencegahan illegal fishing yang telah dilakukan pemerintah , berhasil menaikan stok ikan. Dari 7,3 juta ton pada itahun 2013 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 yang mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat dari 33,89 kg/kapita pada tahun 2012 menjadi 46,49 kg/kapita pada tahun 2017 serta kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2014. Peningkatan nilai produksi tahun 2017 memberikan sumbangan besar pada penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dan menjadi PNPB sektor perikanan tertinggi dalam waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 PNBP sumber daya perikanan naik dari Rp 214,44 miliar, tahun 2017 menjadi Rp 490,23 miliar , naik hingga 129 %.

Dikemukakan Budi , wilayah laut yang banyak terjadi illegal fishing , antara lain wilayah Aru terutama di perairan Arafura, kemudian Sulawesi Utara , Bitung, Papua Barat, Samudera Hindia serta Sumatera dan Laut Natuna, wilayah perairan ini sangat luas dan langsung berhadapan dengan perbatasan negara tetangga yang meraup ikan dari perairan Indonesia  yang memiliki nilai jual di pasar internasional. Seperti ikan cakalang, tuna sirip kuning, tuna sirip biru dan ikan tuna belo.

Budi menyebut , pencegahan illegal fishing adalah komitmen semua pihak. Mulai pemerintah, pelaku usaha perikanan, aparat keamanan dan nelayan. Pemerintah sejak 2014 menjadikan poros maritim sebagai landasan dan tidak lagi menjadi yang dibelakang. Bahkan sejak 2015 presiden melalui Perpres nomor 155 salah satunya dengan Satgas 155 untuk memberantas illegal fishing. Secara singkat pemberantasan illegal fishing berhasil dilakukan mulai dari banyaknya kasus hingga jumlah pendapatan negara bukan pajak yang terus meningkat dari tahun ketahun. Tapi ada berapa persoalan yang segera harus diselesaikan. Pertama kewenangan antar intansi. Perlu ada singkoronisasi kewenangan dalam pemberantasan kasus illegal fishing dilapangan. Selanjutnya adalah pemberi izin penangkapan. Karena ada aturan birokrasi yang panjang , hingga menyulitkan untuk melihat kapal layak atau tidak untuk menertibkan izin penangkapan ikan serta melakukan penegakan hukum. Dari banyak praktek pencurian ikan wilayah pencurian ikan, menurut Budi , hanya wilayah tertentu yang sudah diketahui. “Tindak pencurian , seharusnya sejak awal sudah diketahui pelakunya, tapi diduga karena ada keterlibatan nelayan kecil yang menjadi spionase dari pelaku illegal fishing , pencurian ikan tidak segera diketahui karena nelayan kecil dan nelayan tradisional hampir ada di beberapa titik wilayah perairan Indonesia,”ujar Budi

Diungkapkan Budi , salah satu upaya menekan pencurian ikan , SNI mendorong nelayan kecil untuk menjadi nelayan lepas pantai karena banyak potensi perikanan  masih tersimpan. Sebenarnya untuk menggali potensi perikanan , beberapa waktu lalu  ada  bantuan kapal Inka Mina, tapi  tidak berjalan harapan, bahkan menjadi sarang korupsi dan kolusi . Selain itu Budi menyebut, masalah kenaikan anggaran yang  tidak menjamin penegakan hukum bagi pelaku illegal fishing. Anggaran bisa diberikan untuk penguatan armada pengawasan agar jangkauan lebih luas. Dalam hal pengawasan, lanjut Budi , sudah ada Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) tetapi peran sertanya masih sangat terbatas karena jangkauan informasi dan koordinasi, sebab itu perlu menggandeng unsur organisasi nelayan lain,  sehingga semua punya kepentingan bersama dalam pengawasan sumber daya kelautan.

Kebijakan untuk menekan kasus illegal fishing yakni mendorong dan memperbanyak sebaran nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai, agar sumber daya ikan dapat dihasilkan oleh nelayan Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah keberadaan tempat pelelangan ikan/pelabuhan ikan yang lokasinya strategis , nyaman bagi nelayan dalam menjual hasil tangkapannya . Budi menyebut , saat ini banyak tempat pelelangan ikan   dikuasai para tengkulak, penyebab di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur di wilayah pesisir , jika pemerintah  membenahi sektor ini akan melepas ketergantungan nelayan dari cengkraman tengkulak.

Mengenai pelaku illegal fishing, dijelaskan Budi , tidak hanya dilakukan kapal asing , tapi juga  kapal lokal. Bentuknya bermacam-macam, seperti melakukan pemalsuan surat-surat, mengganti bendera negara , markdown ukuran kapal, transaksi ditengah laut, pendaratan ikan yang tidak sesuai surat izin penangkapan ikan, rumpon yang tidak memiliki izin, penggunaan alat tangkap yang dilarang , postasium dan bom. Pencurian dilakukan oleh kapal asing karena di negaranya ada pembatasan stok ikan. Dengan melihat luas laut Indonesia dan potensi ikan, maka mereka berbondong-bondong masuk perairan Indonesia. Selain  karena permintaan pasar internasional cukup tinggi terutama untuk ikan jenis cakalang dan ikan tuna yang ada di perairan Indonesia.

Ditambahkan Budi , Serikat Nelayan Indonesia (SNI) pencegahan illegal fishing sudah sudah dilakukan sejak tahun 1980-an. Pencegahan ini tidak bisa sepotong-sepotong atau mengecualikan, sehingga ada celah hukum yang “mandul “ atau pelaku tidak bisa ditindak. Pada kasus cantrang misalnya, persoalan ini berlarut-larut , karenanya pemerintah perlu menegaskan kembali tentang aturan alat tangkap. Kemudian ada yang seolah menjadi kebiasaan, setiap pergantian pemerintah atau kementerian , aturan hukum produk penguasa sebelumnya sulit untuk dilaksanakan. Pencegahan dan tindakan ini, memang tidak bisa dibebankan pada satu kementerian saja, tetapi semua pihak terkait, termasuk aparat keamanan . Selain peran serta masyarakat nelayan agar dilibatkan . (E-018)***