Pemerintah Pusat Diminta Dukung Penyelamatan Industri Manufaktur Jabar

32

BISNIS BANDUNG- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, M.Ade Afriandi mengharapkan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan terbaiknya atas penyelamatan industri dan perluasan investasi di provinsi ini. Hal tersebut  sangat penting, mengingat posisi strategis Jawa Barat  yang secara demografis, geografis, dan politis terhadap pusat pemerintahan.

Harapan tersebut disampaikan Kadisnakertrans Jabar pada rapat di Gedung Sekretariat Negara, Istana Merdeka Jakarta, Selasa (6 Agustus 2019) yang diterima oleh Kepala Staff Khusus Presiden RI, Teten Masduki  dan Staff Khusus Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Prof. Ahmad Erani Yustika.

Dalam rapat  tersebut Ade Afriandi yang didampingi  Sekdis serta para pejabat eselon 3, Disnakertrans Jabar melakukan diskusi penelaahan kebijakan ketenagakerjaan khususnya situasi dan kondisi di Jawa Barat.

Dalam kesempatan Ade menyatakan bahwa berkaitan dengan strategi penyerapan tenaga kerja, Jawa Barat masih sangat mengandalkan industri manufaktur garmen, sepatu  dan elektronik sebagai industri padat karya yang berkontribusi terhadap lebih dari 46% PDB Prov. Jabar.

“Walaupun Gubernur Jabar telah menetapkan strategi penyerapan tenaga kerja termasuk menelaah potensi ekonomi baru, namun sektor manufaktur padat karya tetap menjadi andalan Jabar setidaknya selama 5 tahun ke depan,” katanya.

Oleh karenanya, untuk melakukan penyelamatan industri dan perluasan investasi, Pemprov Jabar telah membentuk task force Pengupahan dan Task Force Garmen. Koordinasi dengan pemerintah pusat  sangat penting dilakukan karena berbagai kebijakan sangat terkait dan menjadi otoritas pemerintah pusat.

Teten Masduki menyatakan bahwa pada saat ini, kita harus melakukan upaya secepatnya untuk dapat menaikkan neraca perdagangan, yang hingga hari ini masih negatif, artinya impor kita lebih besar dari ekspor.

Pertumbuhan alternatif ekonomi baru juga harus dilakukan, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena menunjukkan angka pertumbuhan yang signifikan. Perluasan tenaga kerja tentu mensyaratkan ada investasi riil baru yang masuk, dan investasi ini terhambat oleh syarat-syarat hubungan kerja yang ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu,  guna  merealisasikan pekerjaan politik, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan seluas mungkin bagi masyarakat, pemerintah harus melakukan revisi ketentuan ketenagakerjaan yang ada.

Prof. Erani Yustika menyebutkan beberapa kebijakan khusus untuk menyelamatkan industri manufaktur padat karya memang sedang dirancang oleh pihak kepresidenan. Hal ini berkaitan dengan proteksi yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan industri pertekstilan dari serangan produk impor, penghapusan berbagai biaya yang memberatkan industri, reformasi kebijakan pengupahan, dan lainnya.

Dalam waktu dekat, katanya Istana akan memanggil provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga mendapatkan masukan penting atas kebijakan industri dan ketenagakerjaan  tersebut. (B-002)***